REPUBLIKA.CO.ID,UNGARAN -- Barbagai kegiatan masyarakat di wilayah Kabupaten Semarang terus berangsur normal. Di berbagai tempat sejumlah kegiatan yang menghadirkan orang banyak sudah dapat berjalan tanpa ada beberapa pembatasan, meski ketentuan PPKM Level 1 masih diberlakukan.
Namun cakupan vaksinasi booster (V3) di daerah ini masih berada di bawah 35 persen. Hal ini didasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Semarang, sampai dengan 25 September 2022 kemarin.
Kepala Dinkes Kabupaten Semarang, Dwi Syaiful Hidayat mengatakan, secara umum, cakupan vaksinasi booster sampai dengan 25 September 2022 masih berada di angka 253.501 atau 34,52 persen.
“Untuk itu, Dinkes Kabupaten Semarang terus berupaya untuk mendorong bebagai strategi agar cakupan vaksinasi booster terus bertambah di masyarakat, tertama di masyarakat pedesaan,” jelasnya, di Ungaran, Senin (26/9).
Perihal ini diamini oleh Kasi Surveilans dan Imunisasi Dinkes Kabupaten Semarang, dr Satria Indra Kusuma yang dikonfirmasi terpisah. Strategi ini dilakukan setelah animo masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi booster di daerah ini --terindikasi-- menurun, menyusul kasus Covid-19 relatif semakin terkendali, beberapa bulan terakhir.
Satria juga mengungkapkan, secara umum hingga Ahad kemarin cakupan vaksinasi booster di daerahnya masih mencapai 34, 52 persen (untuk yang KTP Kabupaten Semarang).
Jika diakumulasi dengan layanan vaksinasi booster bagi warga non KTP Kabupaten Semarang, total mencapai 34,82 persen. “Karena di luar warga yang ber-KTP Kabupaten Semarang, dinkes juga melayani vaksinasi booster bagi warga non Kabupaten Semarang,” jelasnya.
Sedangkan untuk stok vaksin booster yang ada di Dinkes Kabupaten Semarang saat ini masih ada 2.556 dosis. Artinya, masih ada sebanyak 5.000 dosis lebih, karena vaksinasi booster dosisnya hanya separuh.
Ia juga menyebut, selama ini beberapak kendala masih ditemukan di lapangan dalam upaya memperbanyak cakupan vaksinasi booster, terutama untuk masyarakat yang ada di kawasan pedesaan.
Kendalanya mendatangkan sasaran. Upaya jemput bola ke tempat umum sudah dilakukan seperti di Puskesmas- Puskesmas dan sudah terjadwal. Pun demikian dengan cara melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas hingga Forkopimcam.
Termasuk melibatkan kelompok masyarakat litas profesi seperti IDI atau PPNI. Namun menurutnya masih butuh kebijakan pendukung untuk mendorong kembali minat masyarakat untuk melakukan vaksinasi booster.
Berkaca dari kebijakan ketentuan perjalanan dalam negeri --yang menghapuskan PCR dan Rapid Tes dan mengharuskan vaksinasi booster-- beberapa waktu lalu-- cukup mampu mendorong animo masyarakat untuk melakukan vaksinasi booster.
Namun tidak demikian dengan masyarakat yang ada di pedesaan. Maka Dinkes Kabupaten Semarang terus menyiapkan sejumlah strategi, seperti mendekatkan pelayanan dan penjadwalan vaksinasi booster ke desa- desa hingga vaksinasi door to door.
Selain itu juga melibatkan lintas sektor, forkompincam, camat, polsek, koramil, babinsa, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk mendatangkan sasaran vaksinasi booster. "Termasuk melibatkan lintas organisasi profesi di Kabupatrn Semarang," tegas Satria.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
