Demi Kedaulatan Pangan, Indef dan KTNA Tolak Impor Beras

Red: Fernan Rahadi

Ilustrasi Beras Impor
Ilustrasi Beras Impor | Foto: Foto : MgRol111

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Tauhid menyayangkan kebijakan impor beras 1 juta ton yang sudah dialokasikan melalui perum Bulog. Menurutnya, kebijakan itu lambat laun akan menghancurkan kondisi harga di tingkat petani yang kini sedang berjuang meningkatkan produksi. 

Apalagi awal tahun ini Indonesia akan menghadapi musim panen tahunan yang berlangsung pada pertengahan Maret mendatang. "Masa panen diperkirakan mencapai  8,7 juta ton GKG (gabah kering giling-Red). Begitu juga dengan bulan April yang mencapai 8,59 juta ton GKG. Kalau impor beras sekarang ini dilakukan maka tentu saja akan menghancurkan harga di tingkat petani," kata Tauhid akhir pekan ini.

Tauhid menerangkan, jika mengacu pada kebutuhan tahun 2020, maka kebutuhan beras nasional tahun 2021 diperkirakan mencapai 31-32 juta ton dengan produksi dalam negeri sebesar 30 juta ton. Angka ini masih ditambah dengan sisa stok beras Desember 2020 yang mencapai 6 juta ton.

Dengan hitungan tersebut, lanjut Tauhid, ketersediaan beras nasional diperkirakan mencapai 36 juta ton, sehingga masih ada kelebihan beras sekitar 4-5 juta ton. "Kecuali tahun 2021 kita menghadapi gagal panen yang luar biasa sehingga anjlok produksi beras kita. Jadi menurut saya impor beras tidak perlu dilakukan," katanya.

Karena itu, Tauhid meminta pemerintah, dalam hal ini Perum Bulog untuk melakukan pembelian padi secara besar-besaran, sehingha kedaulatan pangan nasional tidak terganggu oleh sebuah kebijakan bernama importasi. "Apalagi disampaikan beberapa waktu oleh Pak Presiden bahwa kita harus mengutamakan produk dalam negeri," katanya.

Senada dengan Tauhid, Wakil Sekjen Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional, Zul Herman menyayangkan kebijakan impor yang dilakukan. Kata dia, kebijakan ini sudah membuat gaduh para petani yang sedang berjuang menegakan kedaulatan pangan. "Tidak perlu impor karena bulan maret ini akan ada panen raya. Saya kira Bulog dan Kemendag tidak melihat data pertanian ini. Jadi menurut hemat saya untuk Bulog dapat menyerap hasil panen petani terlebih dahulu sebelum mengeluarkan permohonan impor beras," ujarnya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini

Terkait


Petani Sesalkan Rencana Impor Beras 1 Juta Ton

Impor Beras, Pakar Pertanian: Pemerintah Kurang Percaya Diri

Dapat Jatah Impor Beras, Bulog: Tak akan Ganggu Masa Panen

Petani Kecewa Impor Beras Tetap Dilakukan

Bulog Dapat Tugas Impor Beras 1 Juta Ton Tahun Ini

Republika Digital Ecosystem

Kontak Info

Republika Perwakilan DIY, Jawa Tengah & Jawa Timur. Jalan Perahu nomor 4 Kotabaru, Yogyakarta

Phone: +6274566028 (redaksi), +6274544972 (iklan & sirkulasi) , +6274541582 (fax),+628133426333 (layanan pelanggan)

yogya@republika.co.id

Ikuti

× Image
Light Dark