Jumat 12 Mar 2021 15:08 WIB

PKS Ajak Fraksi Lain Surati Ketua DPRD DKI Soal Saham Bir

Pemprov DKI ingin menjual saham sebesar 26,25 persen di PT Delta Djakarta.

Rep: Eva Rianti/ Red: Erik Purnama Putra
Massa aksi di depan gedung DPRD DKI Jakarta kritik dewan dan mendukung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melepas saham PT Delta Djakarta Tbk, Jakarta Pusat, Jumat (8/3)
Foto: Republika/Mimi Kartika
Massa aksi di depan gedung DPRD DKI Jakarta kritik dewan dan mendukung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melepas saham PT Delta Djakarta Tbk, Jakarta Pusat, Jumat (8/3)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keinginan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan yang ingin menjual saham PT Delta Djakarta masih terbentur sikap Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi. Hingga kini, sudah tiga fraksi di DPRD DKI yang mendukung kebijakan Anies, yaitu PKS, PAN, dan Golkar. Adapun Partai Gerindra, Demokrat, PSI, PKB-PPP belum memutuskan, dan hanya PDIP yang menolak.

Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz pun berinisiatif mengajak fraksi lain di dewan yang setuju dengan rencana penjualan saham di perusahaan bir untuk menyurati pimpinan DPRD DKI Jakarta. Hal itu dilakukan agar persetujuan dari para anggota dewan bisa segera diproses di tingkat pimpinan.

"Kami mengajak sesegera mungkin fraksi yang setuju menyurati pimpinan dewan sehingga secepatnya memproses persetujuan tentang penjualan ini," kata Aziz dalam diskusi virtual tentang penjualan saham Pemprov DKI Jakarta di PT Delta Djakarta di Jakarta, Rabu (10/3).

Aziz menegaskan, Fraksi PKS mendesak pimpinan dewan, karena paham proses persetujuan rencana penjualan saham di PT Delta memerlukan waktu cukup panjang. "Proses persetujuannya enggak sebentar, bisa berbulan-bulan. Apalagi proses penjualannya nanti, harusnya persetujuannya memang sesegera mungkin dibahas," terangnya.

Menurut Azis, setelah dilakukan pembahasan dan persetujuan di tingkat pimpinan dewan, Pemprov DKI nantinya perlu membahas waktu yang tepat untuk melepas kepemilikan saham di Bursa efek Indonesia (BEI). Hal itu dilakukan agar Pemprov DKI mendapatkan harga yang menguntungkan.

"Setelah disetujui, kan nanti pemda yang atur waktu penjualan yang pas, lalu hasilnya (penjualan saham) digunakan untuk investasi," tutur ketua Komisi B DPRD DKI itu.

Dalam diskusi virtual tersebut, setidaknya PKS, PAN, dan Golkar memiliki suara yang sama untuk mendukung Anies melepas saham milik Pemprov DKI di PT Delta Djakarta. Ketiga partai yang memiliki wakil di dewan itu diketahui telah melakukan sejumlah kajian dalam membahas persoalan tersebut.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi meminta pihak yang mendukung penjualan saham bir memiliki alasan yang kuat. Hal itu lantaran saham tersebut selama ini menguntungkan. "Perlu rasionalisasi tinggi untuk saya menyetujui usulan penjualan saham PT Delta Djakarta, Tbk yang terus digulirkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” katanya lewat akun Twitter @prasetyoedi_, Sabtu (6/3).

Berdasarkan data BEI, saham PT Delta Djakarta mayoritas dimiliki San Miguel Malaysia (58,33 persen), Pemprov DKI (26,25 persen), dan publik (15,42 persen). Pada 2020, aset perusahaan diperkirakan mencapai Rp 1,45 triliun. Dividen yang masuk ke kas Pemprov DKI dari saham PT Delta Djakarta rata-rata Rp 38 miliar per tahun.

Pemprov DKI Jakarta dikabarkan telah mengajukan surat pengajuan persetujuan penjualan saham tersebut sebanyak empat kali kepada DPRD DKI Jakarta. Surat pertama pada Maret 2018, kedua pada Januari 2019, ketiga pada Mei 2020, dan yang terakhir pada Maret 2021. Tony berpendapat, pembahasan penjualan saham produsen bir perlu disegerakan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement