REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Permasalahan sampah di TPST Piyungan masih belum teratasi sampai sekarang. Menurut Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana, pemusnahan sampah dengan teknologi menjadi solusi satu-satunya untuk mengatasi permasalahan sampah ini.
Pemda DIY juga masih terus mengusahakan teknologi sampah ini yang bekerja sama dengan pemerintah pusat dan badan usaha. Sementara, Piyungan sudah kelebihan kapasitas sejak 2014 lalu.
"Metode kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), proses ini sudah dimulai sejak tahun 2018 atau 2019. Tapi, sampai saat ini belum ketemu rekanan yang mau mengelola," kata Huda dalam keterangan resminya belum lama ini.
Untuk itu, ia menyebut, harus ada solusi alternatif untuk mengelola Piyungan. Sebab, Piyungan seringkali ditutup oleh masyarakat setempat karena sampah menumpuk.
Bahkan, saat musim hujan terjadi genangan air di area penampungan sampah. Hal ini sangat merugikan masyarakat yang berada di sekitar Piyungan dan sering menutup operasional Piyungan.
"Harus ada alternatif selain KPBU ini untuk mengelola TPST. Misalnya kita cari lokasi lain yang aman dan TPST ditutup sementara sampai ketemu metode pemusnahan atau KPBU selesai," ujar Huda.
Jika tidak dicarikan solusi alternatif, katanya, layanan sampah akan tetap terganggu. Bahkan, Pemda DIY juga harus menganggarkan Rp 20 miliar untuk mengelola sampah yang jauh dari standar.
"Dianggarkan banyak kalau tidak ada masalah ya baik baik saja. Tapi ini dianggarkan banyak dan masalah masih terus terjadi," jelasnya.
Piyungan menerima sampah dari Kabupaten Sleman, Bantul dan Kota Yogyakarta. Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan beberapa waktu lalu bahwa Piyungan diperkirakan hanya mampu menampung sampah hingga tiga tahun ke depan.
Sampah yang masuk ke Piyungan per harinya mencapai 600 ton. Pihaknya juga merencanakan untuk memperluas lahan pembuangan sampah di sekitar Piyungan.
Perluasan lahan ini mencapai enam hektare. Sultan menyebut, pengembangan Piyungan akan dilakukan melalui skema kerja sama dengan pemerintah pusat dan badan usaha.
Pihaknya juga sudah melakukan market sounding beberapa waktu lalu. "Market sounding ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dari sektor swasta, investor potensial, serta memberi pinjaman dalam bentuk kerja sama atau teknologi yang akan ditawarkan, serta potensi risiko yang mungkin akan terjadi," kata Sultan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
