Rabu 17 Mar 2021 16:15 WIB

Sengsarakan Petani, Ridwan Kamil Tolak Impor Beras

Saat ini (panen raya) penurunan pendapatan petani sudah dirasakan di sejumlah daerah.

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Agus Yulianto
Gubernur Jabar Ridwan Kamil
Foto: pipin/humas jabar
Gubernur Jabar Ridwan Kamil

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menolak kebijakan impor beras. Pasalnya, kebijakan pemerintah pusat (Bulog) ini bisa menurunkan harga beras para petani yang saat ini sedang mengalami panen raya.

Menurut Ridwan Kamil, saat ini, petani di Jawa Barat saja sedang mengalami massa panen. Sehingga, produksi gabah dan beras di provinsi ini diprediksi melimpah.

Namun, kata Emil sapaan Ridwan Kamil, impor beras yang dilakukan di saat petani alami panen, berdampak pada harga beras akan anjlok, dan itu merugikan mereka.

 

photo
Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum menghadiri Panen Raya Padi di Desa Guwa Lor, Kabupaten Cirebon, akhir pekan ini. (istimewa)

 

"Maka, kami memberikan usulan agar impor beras ditunda atau ditiadakan sehubungan surplus panen (padi)," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil ditemui di kantornya usai menggelar rapat dengan Gabungan Kelompok Petani (Gapoktan) Jabar, Rabu (17/3).

Emil mengatakan, mulai Januari 2021 hingga Maret 2021 panen masih terjadi di sejumlah daerah. Sehingga, stok beras dari yang sebelumnya dan yang akan dipanen diperkirakan mencapai 322 ribu ton.

Pemerintah pusat, kata Emil, seharusnya bisa melihat potensi para petani lokal yang saat ini tengah alami panen raya. Dari pada membeli beras dari luar negeri lebih baik memaksimalkan produksi beras dari dalam negeri.

"Masa sudah beras banyak, impor pula. Kalau posisinya sedang krisis beras saya kira masuk akal. Tapi, ini kan sedang surplus. Jangan sampai kebijakan impor beras ini menghantam kesejahteraan petani," papar Emil.

Menurut Emil, ia tidak mempermasalahkan jika pemerintah akan melakukan impor beras. Asal, langkah tersebut tidak merugikan petani.

Artinya, impor dilakukan hanya saat produksi di petani menurun dan diprediksi tidak akan mencukupi kebutuhan masyarakat Indonesia. Jangan sampai adanya impor beras justru membuat petani banting harga produksi beras mereka.

"Maka, kami mengusulkan ke pemerintah agar menunda impor beras. Maksimalkan saja produksi Jabar yang melimpah," katanya.

Menurut Emil, saat ini penurunan pendapatan petani sudah dirasakan di sejumlah daerah. Emil mencontohkan, di Cirebon sebelumnya serapan dari Bulog biasanya mencapai 130 ribu ton. Namun kini jumlahnya hanya terserap 21 ribu ton.

Kondisi itu, kata dia, hanya satu dari beberapa curahan hati dari petani di daerah lain. Emil pun memastikan hal serupa terjadi kelompok petani lainnya jelang wacana impor beras tersebut. 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement