REPUBLIKA.CO.ID, KULON PROGO -- Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Widiyanto meminta Dinas Pariwisata menginvetarisasi jalan jalur wisata yang menjadi prioritas dibangun sehingga dapat mendukung percepatan pengembangan sektor wisata.
Widiyanto menilai Dinas Pariwisata Kulon Progo ini masih fokus pada program pengembangan pariwisata, tapi belum fokus pada infrastruktur jalan yang sangat vital dalam pengembangan sektor pariwisata.
"Pengembangan objek wisata sangat tepat untuk pemulihan ekonomi dampak Covid-19. Namun kunci utama sektor wisata berkembang adalah infrastruktur jalan," kata Widiyanto.
Untuk itu, ia meminta Pemkab Kulon Progo melalui Dinas Pariwisata melakukan inventarisasi jalur jalan objek wisata yang menjadi prioritas yang harus segera dibangun.
Data ini sangat penting, sehingga ada tolok ukur dalam pengembangan sektor wisata dan dampak ekonomi yang ditimbulkan. "Jalan menuju objek wisata perlu adanya penanganan nyata. Kalau jalan tidak bagus, maka akan mengganggu percepatan pengembangan pariwisata," katanya.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Kulon Progo ini juga menilai saat ini, infrastruktur jalan menuju objek wisata, khususnya jalan objek wisata yang ada di kawasan Bukit Menoreh, mulai dari Kecamatan Kokap, Nanggulan, Girimulyo, Samigaluh dan Nanggulan. Bahkan objek wisata yang sedang naik daun seperti Kalibiru, Kebun Teh Nglinggo dan sekitarnya belum didukung jalan yang memadai.
"Pemkab Kulon Progo selalu menggaungkan program Jalur Jalan Bedah Menoreh hingga kini dampakanya belum terasa. Bahkan jalan menuju objek wisata yang rusak belum dibenahi. Kami minta Dinas Pariwisata dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukinan (DPUPKP) bersinergi membuat perencanaan dan percepatan pembangunan jalan wisata," kata Politisi Golkar dari Daerah Pemilihan II (Pengasih dan Kokap) ini.
Sementara itu, Kepala Seksi Pemeliharaan dan Pembangunan Jembatan DPUPKP Kulon Progo Yuniar Wibowo mengatakan pihaknya setiap tahun mengusulkan pembangunan jalur wisata. Namun masih berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
"Kami selalu mengusulkan pembangunan jalan wisata, tapi kalau Dinas Pariwisata juga da usulan untuk jalur wisata akan lebih baik," katanya.
Ia mengakui DPUPKP belum memiliki peta atau data identifikasi jalan jalur wisata yang menjadi skala prioritas pembangunan. Hal ini dikarenakan belum ada objek wisata yang harus didukung infrastrukturnya.
"Kami tidak tahu mana prioritas wisata yang harus didukung infrastrukturnya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
