REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG -- Kalangan pendidik --boleh jadi-- sudah tidak sabar untuk bisa menggelar sekolah tatap muka, setelah setahun lebih aktivitas tersebut terhenti akibat pandemi Covid-19. Namun untuk bisa menggelar kembali sekolah tatap muka --di tengah kondisi yang belum aman dari risiko penularan Covid-19-- bukan persoalan yang sederhana untuk dilakukan.
“Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah pun sangat berhati- hati soal ini,” ungkap Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (7/4).
Oleh karena itu, gubernur terus mengingatkan kepada semua satuan pendidikan yang ada di daerahnya untuk tidak main ‘colong- colongan’ dalam menggelar sekolah tatap muka. Apalagi jika dilakukan tanpa ada koordinasi dengan pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan—dan Satgas Covid-19 yang ada di masing-masing daerah.
Perihal ini kembali ditegaskan oleh gubernur, setelah menjumpai aktivitas sekolah tatap muka di SMK Hidayah, di wilayah Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Rabu pagi. Saat gowes pagi di wilayah Banyumanik, ia menjumpai sejumlah siswa berseragam tampak masuk sekolah tersebut.
Melihat itu, gubernur segera berhenti dan menyambangi sekolah tersebut untuk mencari tahu lebih jauh dengan menemui salah satu gur yang kebetulan tengah menyambut siswa di sekitar pintu gerbang sekolah. “Ini sudah masuk siswanya, apakah sudah mendapatkan izin untuk menggelar sekolah tatap muka?” tegasnya.
Atas peranyaan tersebut, salah satu guru di sekolah tersebut menjawab sekolah –secara resmi—belum menggelar kegiatan pembelajaran tatap muka. Namun yang sempat dilihat gubernur tersebut merupakan siswa kelas XII yang sedang mengikuti Uji Kompetensi Keahlian (UKK) di sekolah.
“Ini siswa kelas 3 pak, yang mengikuti UKK dan Kami (pihak SMK Hidayah) sudah izin ke Dinas Pendidikan,” jelas guru tersebut.
Tak cukup bertanya, gubernur pun kemudian langsung masuk ke sekolah untuk mengecek pelaksanaan UKK di sana. Saat masuk ke ruang guru --lagi- lagi—ia masih melihat sejumlah guru yang asyik ngobrol tanpa menerapkan jaga jarak. Beberapa di antaranya bahkan ada yang tidak mengenakan masker.
Beberapa guru yang beraktivitas juga tampak hanya menggantungkan maskernya di dagu. Sementara saat mengecek di dalam ruang belajar siswa, juga ada guru yang melepas masker di hadapan para siswa. “Ayo, pakai masker dan jangan berkerumun. Guru harus memberikan contoh yang baik. Ini saya ingatkan,” tegasnya.
Atas temuan tersebut, gubernur mengatakan, ada bebrapa catatan yang harus dievaluasi di satuan pendidikan tersebut. Bahkan orang nomor satu di Provinsi Jawa Tengah ini juga mengancam bisa mencabut izin sekolah tersebut jika tidak disiplin dan patuh dalam menjalankan protokol kesehatan di lingkungan sekolah.
Ia juga menegaskan --di luar 140 sekolah yang telah ditetapkan untuk menggelar uji coba pembelajaran tatap muka-- sekolah lain yang melaksanakan pembelajaran tatap muka harus mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Seperti SMK Hidayah, setelah ditanya sudah mengantongi izin dari dinas terkait.
Namun ada beberapa hal yang harus dievaluasi dari sekolah tersebut, khususnya terkait dengan disiplin dalam menegakkan protokol kesehatan di lingkungan sekolah. Evaluasi yang dimaksud harus disampaikan gubernur agar semua guru peduli dan segera ada perbaikan dari pihak sekolah.
Disiplin protokol kesehatan dan SOP pencegahan harus dimulai dari guru dan bukan dari siswa. Siswa relatif lebih gampang diatur jika diperingatkan. “Lah, kalau gurunya yang memperingatkan siapa. Maka, tadi saya minta sekolah harus membuat tim Covid-19,” tandas gubernur.
Apa yang dilihat di SMK Hidayah tersebut, juga akan menjadi momentum untuk memerintahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah agar mengecek berapa sekolah yang mendatangkan siswa di sekolah, apakah untuk pembelajaran tatap muka atau keperluan pelaksanaan UKK. “Karena pengawasan ini sulit, apalagi kalau ada yang tidak izin,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala SMK Hidayah, Fitri mengatakan pihaknya belum menggelar pembelajaran tatap muka. Siswa yang masuk hanya siswa yang melaksanakan UKK. “Kami sudah izin ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dan jumlah kehadiran siswanya juga dibatasi perkelas hanya 11 siswa dan jaraknya 1,5 meter,” jelasnya.
Terkait dengan temuan guru yang masih belum mematuhi protocol kesehatan sekolah juga akan segera mengevaluasi. “Termasuk perintah pak gubernr untuk membentuk tim Covid-19 di sekolah, juga akan kami laksanakan,” tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
