REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pemerintah Provinsi Jawa Timur baru saja menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) untuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2022. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan agenda pembangunan nasional merupakan wujud dari komitmen terhadap pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional.
"Hal ini juga sebagai bentuk sinergitas pelaksanaan pembangunan mulai dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota dengan tetap mempertimbangkan kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat. Sesuai prinsip-prinsip pembangunan yang holistik, tematik, terintegrasi dan spasial, serta dapat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah," kata Khofifah, Jumat (16/4).
Khofifah melanjutkan, sesuai tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) nasional tahun 2022 yakni Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural, maka fokus pembangunan di Jatim pada 2022 akan diarahkan kepada pemulihan ekonomi. Fokus lainnya adalah pembangunan infrastruktur wilayah selatan Jatim, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), serta reformasi pelayanan dasar seperti kesehatan.
Khofifah melanjutkan, ada beberapa isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan Jatim bahkan nasional. Seperti ketertinggalan infrastruktur di wilayah selatan Jatim, tingginya kemiskinan pedesaan, angka kematian ibu dan bayi, dan lain sebagainya.
"Sehingga fokus di tahun 2022 yakni pemulihan ekonomi, pembangunan infrastruktur wilayah selatan, kesehatan dan SDM ini kami harap bisa betul-betul membuat tagline Jatim Bangkit dapat terlaksana,” ujarnya.
Menurutnya, untuk menyelaraskan RKP dengan RKPD Jatim di 2022, terdapat tujuh rancangan prioritas pembangunan Jatim. Yakni pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata. Kemudian penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan Infrastruktur, serta peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas, dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan.
Kemudian juga peningkatkan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal, peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan Sumber Daya Energi, peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup, serta peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur.
Khofifah menambahkan, dalam rangka percepatan pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional dan pemerataan pembangunan nasional khususnya di Jawa Timur, dibutuhkan langkah-langkah strategis dan terintegrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Terutama untuk meningkatkan daya saing kawasan yang berdampak pada pertumbuhan investasi dan peningkatan perekonomian daerah dan nasional.
"Total proyek percepatan pembangunan ekonomi di Jawa Timur sejumlah 218 proyek dengan nilai investasi mencapai Rp 294,34 triliun. Kami harap hal ini dapat meningkatkan pembangunan ekonomi melalui peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja, mengungkit percepatan pembangunan, penciptaan lapangan pekerjaan, dan pemulihan ekonomi nasional, khususnya di Jatim," kata Khofifah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
