REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendorong perkembangan desa mandiri. Ini sebagai upaya mendukung perwujudan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa atau Sustainable Development Goals (SDGs) Desa.
"Kita sudah menghasilkan 46 Desa Mandiri, sebuah capaian yang penting dalam sejarah pembangunan desa di Bantul. Dengan status desa mandiri merupakan suatu kehormatan bagi lurah-lurah sekaligus beban bagi lurah," kata Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, di Bantul, Jumat (16/4).
Oleh karena itu, pemkab mendorong dari 75 desa di Bantul yang belum menjadi desa mandiri dapat berkembang menjadi desa mandiri. Terlebih, capaian-capaian indikator kinerja pemkab maupun bupati dan wakil bupati sangat dipengaruhi kinerja di tingkat desa atau kelurahan.
Ia mengatakan, Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi alat ukur untuk menentukan status perkembangan desa di Indonesia. Hasil IDM di Bantul saat ini ada peningkatan jumlah status dari yang sebelumnya 19 desa, menjadi 46 kelurahan/desa dengan status Desa Mandiri.
Bupati Bantul mengatakan, desa yang berstatus Desa Mandiri diharapkan harus mandiri betul sehingga benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tentunya keberadaan Desa Mandiri dengan yang bukan mandiri harus ada bedanya.
"Saya mengimbau, mengajak kelurahan yang sudah mandiri untuk lebih konsisten melakukan perbaikan kinerjanya," katanya.
Bupati menambahkan bahwa SDGs mengamanatkan agar negara atau pemerintah terus secara konsisten mengurangi tingkat kemiskinan, mengatasi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Oleh karena itu, ia meminta kepada kelurahan untuk mengonsentrasikan anggaran untuk pendataan SDGs.
"Karena SDGs itu sangat penting dan bermanfaat bagi bahan kebijakan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, serta tingkat nasional bagi pembangunan manusia dalam rangka pencapaian SDGs," ujar bupati.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
