REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menginstruksikan seluruh kepala daerah memprioritaskan vaksinasi Covid-19 terhadap guru dan tenaga pendidik SMA, SMK, dan SLB. Guru dan tenaga pengajar menjadi prioritas vaksin menjelang persiapan uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) yang rencananya dimulai 5 Juli 2021.
Khofifah mengingatkan, vaksinasi guru dan tenaga pengajar harus diprioritaskan mengingat dari total 108.694 guru dan tenaga pendidik, baru 55,18 persen yang disuntik vaksin tahap pertama. Sedang untuk vaksinasi tahap kedua, jumlahnya jauh lebih kecil, yakni baru 35,60 persen.
"Kami berkoordinasi kepada masing-masing Kepala Dinas Pendidikan di kabupaten/ kota, kita memastikan vaksinasi untuk guru mohon diprioritaskan," kata Khofifah, Selasa (18/5).
Guna mengantisipasi adanya guru yang menolak divaksinasi, Khofifah meminta Kepala Dinas Pendidikan kabupaten/ kota untuk langsung menindaklanjutinya. Menurutnya, adanya beberapa guru yang sudah melakukan vaksinasi menjadi modal awal yang baik.
"Sekolah internasional juga guru-gurunya harus diberikan akses untuk mendapatkan vaksinasi. Maka jika nantinya ada kekurangan dosis, bisa dikoordinasikan dengan Kadinkes Jatim," kata Khofifah.
Khofifah berharap, jalannya vaksinasi bagi para guru dan tenaga pendidik, bisa berjalan seperti vaksinasi SDM Kesehatan. Dimana saat ini, dengan efektivitas vaksinasi yang dilakukan dapat menurunkan jumlah kasus covid-19 yang terjadi pada SDM Kesehatan.
"Saat ini dalam rangka tatap muka, guru-guru pun sudah harus dioptimalkan dipersiapkan dengan baik. Sehingga nanti, kita berupaya dari sisa yang belum divaksin, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama," kata Khofifah.
Khofifah juga meminta kepala daerah memanfaatkan waktu sisa sebelum 5 Juli 2021, untuk melaksanakan persiapan maksimal terkait pelaksanaan PTM. Meski begitu, digelarnya PTM tidak terlepas dari persetujuan masing-masing orang tua murid.
Kepala Dinas Kesehatan Jatim Herlin Ferliana mengaku telah memerintahkan seluruh Kepala Dinas Kesehatan di kabupaten/ kota untuk melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan setempat. Koordinasi yang dilakukan dimaksudkan untuk melakukan pendataan guru yang belum melakukan vaksinasi.
"Tetapi secepatnya sebelum 5 Juli, semua harus sudah tervaksinasi. Insya Allah tidak akan lama, karena vaksinnya sudah ada," kata Herlin.
Herlin menyatakan, Dinkes Jatim akan menambah output guna melakukan pemantauan dan memudahkan proses pendataan sasaran vaksinasi untuk para guru. Dimana dari sasaran vaksinasi, guru masuk ke dalam kategori pelayanan publik dengan jatah alokasi vaksin sebesar 2.070.774 dosis.
"Kita berharap ada langkah percepatan untuk lansia dan pendidik. Karena pendistribusian vaksin sudah ditentukan dasar yang dipakai yakni mememiliki beberapa poin, salah satunya kecepatan penyerapan dan sisa vaksin," ujar Herlin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
