REPUBLIKA.CO.ID, DOHA – Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani mengatakan, provokasi yang dilakukan Israel secara berulang dapat mengakhiri gencatan senjata di Jalur Gaza. Dia mengutip peran negaranya dalam mencapai kesepakatan tersebut.
Dalam wawancara dengan Al Araby TV pada Sabtu (29/5), Al-Thani mengungkapkan faksi-faksi Palestina tidak menawarkan konsesi apa pun kepada Israel sebagai imbalan atas gencatan senjata. Terkait hal itu, dia menunjukkan peran Qatar sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam proses pencapaian kesepakatan penghentian pertempuran di Gaza.
Al-Thani menyerukan Israel dan Palestina kembali ke meja perundingan. Dia menekankan, Qatar tetap berkomitmen pada Prakarsa Perdamaian Arab. Dalam prakarsa itu, negara-negara Arab menyatakan siap menjalin atau membuka hubungan diplomatik dengan Israel, tapi dengan syarat Palestina merdeka dan Yerusalem Timur menjadi ibu kotanya.
Terkait normalisasi hubungan dengan Israel, dia mengatakan Qatar tidak melihat adanya indikasi bahwa Tel Aviv siap terlibat secara nyata di kawasan. Pada Agustus 2020, dua negara Teluk, yakni Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain menandatangani perjanjian damai dengan Israel.
Perjanjian damai tersebut dikenal dengan nama Abraham Accords. Pemerintahan mantan presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berperan besar dalam memediasi serta menjembatani ketiga pihak terkait.
Dalam perjanjian normalisasi itu, Bahrain dan UEA setuju membuka penerbangan langsung dari dan ke Israel. Para pihak pun sepakat membuka kedutaan besar di negara masing-masing. Normalisasi Israel dengan Bahrain dan UEA merupakan pukulan besar bagi perjuangan kemerdekaan Palestina.
Palestina, yang selama ini selalu mendapat dukungan penuh dari negara Arab, memandang kesepakatan normalisasi sebagai sebuah tusukan dari belakang. Selain Bahrain dan UEA, pemerintahan Trump membantu Israel mencapai kesepakatan serupa dengan Sudan dan Maroko.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
