REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Pemerintah Kota (Pemkot) Solo melalui Dinas Kesehatan Kota (DKK) mulai memberikan vaksinasi Covid-19 kepada penyandang disabilitas. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah melakukan pencanangan (kick off) vaksinasi bagi penyandang disabilitas pada Selasa (1/6).
Kepala DKK Solo, Siti Wahyuningsih, mengatakan, DKK telah menerima usulan vaksinasi dari organisasi penyandang disabilitas sebanyak 132 orang. Kemudian, DKK langsung menjadwalkan dan mencarikan fasilitas kesehatan (faskes) yang aksesibilitasnya mudah sebagai lokasi vaksinasi. Pelaksanaan vaksinasi dilakukan pada Kamis (27/5) pekan lalu.
"Tapi tidak semuanya datang, alasannya katanya mendadak. Dari 132 orang, hanya 60-an yang datang," kata Siti kepada wartawan di kantor DKK Solo, Kamis (3/6).
Saat itu, dari salah satu pengurus organisasi penyandang disabilitas meminta kepada staf DKK agar peserta yang tidak datang diganti dengan penyandang disabilitas lainnya. Namun, dari DKK menolak, lantaran penggunaan vaksin harus terstruktur berdasarkan data yang ada. "Vaksinasi itu kan harus yang ada di data, yang belum terdata didata dulu saja nanti dijadwalkan lagi," imbuh Siti.
Oleh sebab itu, DKK meminta kepada organisasi penyandang disabilitas untuk mendata kembali anggotanya yang belum terdata kemudian diusulkan lagi ke DKK. Nantinya, DKK akan menjadwalkan kembali di faskes yang mudah diakses.
Menurut Siti, jumlah 132 orang yang diusulkan tersebut di luar atlet disabilitas yang tergabung dalam National Paralympic Committee (NPC). Para atlet tersebut sudah divaksin bersama kelompok atlet lainnya. Selain itu, sebagian disabilitas juga telah divaksin karena berprofesi seperti guru, dosen, pedagang, maupun profesi lainnya yang terlebih dahulu divaksin.
Pada hari tersebut, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menerima kunjungan Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Angkie Yudistia, di Balai Kota.
Pertemuan tersebut membahas mengenai vaksinasi untuk penyandang disabilitas agar diprioritaskan, pemulihan kesehatan untuk bangkit secara ekonomi, penyandang disabilitas untuk dapat mengakses program pemerintah secara inklusif, serta pembentukan Komisi Nasional Disabilitas.
Angkie menjelaskan, jumlah penyandang disabilitas berdasarkan data BPS pada 2019 lebih dari 30 juta jiwa. Sedangkan di Jawa Tengah ada lebih dari 4 juta jiwa. Dengan jumlah cukup besar tersebut diharapkan penyandang disabilitas dari berbagai daerah dapat dirangkul oleh pemerintah daerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
