Rabu 09 Jun 2021 16:29 WIB

Investasi Pariwisata Bantul Harus Bermitra dengan UMKM

Saat ini, di Bantul ada 44 pariwisata berbasis komunitas yang dikelola masyarakat.

Kantor Pemkab Bantul.
Foto: Yusuf Assidiq.
Kantor Pemkab Bantul.

REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mensyaratkan pengembangan pariwisata berbasis investasi atau wisata yang dibangun swasta harus berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat setempat. Salah satunya bermitra dengan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Pariwisata berbasis investasi dengan pariwisata berbasis komunitas itu berbeda, dan pariwisata berbasis investasi besar dari swasta itu kita syaratkan. Pertama harus bermitra dengan UMKM setempat," kata Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih di Bantul, Rabu (9/6).

Bupati mengatakan persyaratan kedua adalah tenaga kerja atau karyawan wisata berbasis investasi itu harus berasal dari warga setempat, ketiga kalau ada program CSR (tanggung jawab sosial perusahaan) harus disalurkan untuk masyarakat sekitar.

"Jadi baik pariwisata berbasis komunitas atau CBT (community based tourism) maupun berbasis investasi swasta kita arahkan harus bisa menjadi pengungkit kesejahteraan warga sekitar itu," katanya.

Oleh sebab itu, menurut dia, rencana pengembangan pariwisata oleh investor swasta di wilayah Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri tidak dipersoalkan, asalkan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat setempat dengan kegiatan pariwisatanya.

"Asal investasi yang masuk itu menguntungkan warga sekitar, tidak ada masalah, karena kita juga butuh investasi untuk mempercepat, karena apa-apa sekarang harus cepat, kalau terlalu lama karena kekurangan modal misalnya ini akan menghambat pengembalian investasi itu," ujarnya.

Saat ini, papar bupati, di Bantul ada 44 pariwisata berbasis komunitas yang dikelola masyarakat. Pemerintah daerah pun ingin wisata ini dikelola dengan cara menghubungkan ke para pelaku wisata, seperti agen perjalanan, himpunan pengusaha pariwisata, agar wisata tersebut bisa dipasarkan bersama-sama.

"Khusus untuk CBT-CBT ini pemerintah justru lebih memprioritaskan untuk mendatangi memfasilitasi dibanding objek wisata yang dibuat swasta, jadi kalau swasta punya kemampuan modal yang besar, biarlah itu, tinggal kita mensyaratkan tiga hal itu," jelas dia.

sumber : Antara.
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement