'Ulama dan Umara Mesti Sinergi untuk Kemaslahatan Bersama'

Red: Fernan Rahadi

Haji tahun ini akan dibatasi untuk warga dan penduduk di dalam Kerajaan Arab Saudi
Haji tahun ini akan dibatasi untuk warga dan penduduk di dalam Kerajaan Arab Saudi | Foto: Arabnews.com

REPUBLIKA.CO.ID,SOLO -- Kemashlahatan umat merupakan kepentingan publik yang menjadi basis tujuan dari kebijakan negara. Maka negara melalui pemerintah (umara) bertanggungjawab atas segala kebijakan yang dibuatnya.  Semisal pelaksanaan Ibadah Haji juga, pemerintah tentu harus mempertimbangkan kemashlahatan bersama bukan hanya sekedar aspek peribadatan semata.

Pimpinan Pondok Pesantren As-Sunnah Makassar, Ustaz Dzulqarnain Muhammad Sanusi mengatakan bahwa sejatinya ulama dan umara harus bersinergi dalam memastikan kemashlahatan terhadap umat itu bisa terwujud.

Ia mengutip Sahal Abdillah Kusturi, seorang kepala negara yang juga seorang ulama di masanya yang pernah berkata ‘laidzaluna tsubikhair, ma’abdul saltana wal ulama’ bahwa manusia akan terus menerus di atas kebaikan sepanjang mereka mengagungkan penguasa dan ulamanya.

"Kalau mereka agungkan penguasanya atau mereka agungkan dua-duanya, maka Allah akan perbaiki dunia dan akhirat mereka. Tapi kalau mereka tidak mengagungkannya, maka mereka sendiri yang merusak dunia dan akhiratnya," kata Dzulqarnain Muhammad Sanusi, Jumat (11/6).

Karena ia menyebut bahwa urusan dunia berada di tangan pemerintahnya dan urusan akhiratnya di tangan ulamanya. Jadi memang harus dari seluruh lapisan masyarakat, dari dasar bernegara yang paling pokok adalah mengagungkan kedudukan kedua ini, pemerintah dan ulama.

"Dan secara umum di sudut pemerintahnya sendiri bagaimana mereka menjaga dari hal-hal yang menciptakan kemaslahatan di tengah manusia kemudian memberikan suatu fungsi yang tepat sebagai seorang pemerintah," kata Pembina Radio Syiar Tauhid Depok tersebut.

Menurutnya, pemerintah harus bisa meletakkan batasan-batasan, kemudian memberikan ketentuan-ketentuan, bahkan memberi sanksi-sanksi jika ada yang melanggar di dalam hal tersebut. Dan dirinya juga sangat mendukung kalau ada orang yang mencela pemerintah itu diberikan hukuman.

"Sebab kalau di pembahasan fikih di dalam agama Islam. Itu memang disepakati oleh para ulama bahwa orang yang mencela pemerintah itu bisa diberi hukum ta’zir, hukum yang membuat dia jera, memberi efek jera di dalam hal ini," kata pria yang juga Pembina Yayasan Al Muhajirin Wal Anshar, Depok ini.

Lebih lanjut, Dzulqarnain juga menyebut bahwa terkait dengan adanya pembatalan ibadah haji tahun 2021 ini dan kalau adalah pemerintah yang memutuskan, maka itu adalah hak dari mereka. Dengan adanya keputusan tersebut ia menyebut bahwa tentunya kewajiban kita sebagai umat adalah menerimanya dan tidak ada yang keliru di dalam hal tersebut.

"Pertama di dalam kaidah fikih dikatakan, ‘tasyaruful imam firoki iyatihi manutun ala maslaha’. Seorang pemimpin ketika dia memberikan keputusan ditengah rakyatnya itu dibangun diatas maslahat. Kalau dia memandang ada maslahat di dalam hal tersebut kenapa tidak ? Apalagi jika kebijakan tersebut dasarnya adalah karena menjaga keselamatan umat, karena masih masa pandemi Covid-19," kata Direktur Utama Radio An-Nashihah, Makassar  ini

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini

Terkait


'Kebijakan Pemerintah Harus Perhatikan Kemaslahatan Umat'

Saudi Minta Calon Jamaah Haji Bebas Dari Penyakit Kronis

Calhaj Riau tak Menarik Kembali Dana Haji

Apakah Warga Asing Bisa Berangkat Haji 2021 Ini?

Arab Saudi Umumkan Jumlah Jamaah Haji 2021 Hanya 60 Ribu

Republika Digital Ecosystem

Kontak Info

Republika Perwakilan DIY, Jawa Tengah & Jawa Timur. Jalan Perahu nomor 4 Kotabaru, Yogyakarta

Phone: +6274566028 (redaksi), +6274544972 (iklan & sirkulasi) , +6274541582 (fax),+628133426333 (layanan pelanggan)

yogya@republika.co.id

Ikuti

× Image
Light Dark