REPUBLIKA.CO.ID,PURBALINGGA -- Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi mengatakan pihaknya akan menggencarkan operasi yustisi selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro guna mencegah pelanggaran protokol kesehatan.
"Operasi yustisi akan terus digencarkan, selain itu juga akan kembali dilakukan pengaktifan posko COVID-19," kata Dyah Hayuning Pratiwi di Purbalingga, Jawa Tengah, Ahad (20/6).
Dia berharap dengan gencarnya operasi yustisi dan sosialisasi protokol kesehatan akan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat."Masyarakat jangan sampai lengah, apalagi mengabaikan COVID-19," katanya.
Bupati menambahkan pihaknya juga akan mengimplementasikan jam malam pukul 22.00 guna menjaga keamanan, ketertiban dan sekaligus sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19.
Dia menambahkan bahwa pihaknya terus memperkuat sinergi penanganan pandemi COVID-19 dengan berbagai pihak. "Harapannya agar upaya percepatan penanganan pandemi COVID-19 dapat berlangsung dengan optimal," katanya.
Sementara itu, seperti diwartakan sebelumnya Pemerintah Kabupaten Purbalingga akan memperketat PPKM berbasis mikro, antara 15 hingga 28 Juni 2021 guna mengantisipasi lonjakan COVID-19 di wilayah itu.
Kebijakan tersebut, katanya, sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah guna mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 pasca-lebaran 2021.
Bupati menambahkan pihaknya juga akan kembali mempersiapkan tempat karantina terpusat. Gedung eks-SMPN 3 Purbalingga akan dipersiapkan sebagai tempat karantina terpusat, begitupun setiap kecamatan wajib menyediakan tempat karantina mandiri yang berkoordinasi dengan tiap desa.
Dia juga mengatakan bahwa pihaknya meminta masyarakat untuk terus disiplin menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
