REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pemerintah Kota Surabaya tak mau gegabah dalam memutuskan digelarnya Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Meskipun pemerintah pusat merencanakan PTM akam dimulai Juli 2021, Pemkot Surabaya memilih untuk menunggu perkembangan Covid-19.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyatakan, langkah itu dipilih karena pihaknya lebih mengutamakan keselamatan peserta didik dibanding kewajiban PTM. "Tatap muka memang direncakana nanti Juli usai penerimaan siswa baru. Kita juga sudah melakukan assesment dan ada sekolah yang sudah bisa dibuka. Tapi dengan kondisi Covid-19 yang naik seperti ini, tidak bisa dilanjutkan karena tanggung jawab keselamatan anak-anak adalah tanggung jawab saya," kata Eri di Balai Kota Surabaya, Rabu (23/6).
Eri menegaskan, pemkot tidak akan memaksakan pembelajaran tatap muka jika dirasa terlalu berisiko. Oleh karena itu, pemkot masih akan melihat perkembangan kasus Covid-19 hingga Juli 2021.
"Kita lihat dulu kondisinya nanti. Saya lebih mengutamakan keselamatan anak didik Surabaya ketimbang tatap muka. Kalau kondisi tetap naik dan itu membahayakan anak-anak saya, insya Allah tatap muka juga akan saya batalkan," ujarnya.
Eri melanjutkan, apabila pembelajaran tatap muka batal digelar pada Juli 2021, maka pemkot akan membuat berbagai inovasi supaya peserta didik tidak bosan belajar daring. Inovasi yang dimaksud masih akan dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan setempat.
Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Supomo mengatakan, selama ini pihaknya sudah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut pelaksanaan PTM di tengah pandemi Covid-19. Mulai dari simulasi pembelajaran dengan protokol kesehatan yang ketat, hingga assesment kepada setiap sekolah yang terus dikebut.
“Jadi, sekolah itu tidak hanya difasilitasi protokol kesehatan, namun juga harus ada Satgasnya. Bimtek kepada Satgas itu juga terus dilakukan oleh pemkot supaya semua prokes berjalan dengan baik. Pada prinsipnya, semua sekolah di Surabaya sudah siap menyambut PTM," kata Supomo.
Hal lain yang juga penting sebelum digelarnya PTM adalah restu orang tua/wali murid. Supomo memastikan, sampai saat ini sudah banyak wali murid yang mengizinkan anaknya untuk mengikuti PTM.
Bahkan, untuk mempermudah wali murid mengisi pernyataan, pemkot telah membuat aplikasi khusus. "Melalui aplikasi ini, wali murid bisa mengisi langsung dan sudah banyak yang mengizinkan,” ujarnya.
Supomo menjelaskan, apabila PTM memang harus dilaksanakan, teknis aturan pembelajaran juga akan dibuat lebih spesifik. Misalnya, soal jumlah kuota siswa yang diizinkan masuk pada zona hijau, kuning, atau oranye yang dibuat berbeda. "Semakin rawan, semakin sedikit yang diizinkan masuk," kata dia.
Namun begitu, ia mengaku masih akan mematangkan konsep tersebut. Ia menyatakan akan berkoordinasi dengan sejumlah pakar pendidikan hingga kesehatan untuk mematangkan konsep dimaksud, sehingga aturan teknis yang dibuat menguntungkan berbagai pihak.
"Nah, kalau PTM ini batal dan tetap daring, maka guru harus kreatif komunikatif dan inovatif dalam menyampaikan materinya," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
