REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG -- Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memerintahkan seluruh bupati/ wali Kota di Jawa Tengah melakukan lockdown lingkup rukun tetangga (RT) yang saat ini masuk kategori zona merah resiko tinggi penularan Covid-19.
Hingga saat ini, di Jawa Tengah ada --sedikitnya-- 7.000 lingkungan RT yang berstatus zona merah, setelah ada penambahan jumlah lingkungan RT yang statusnya juga berisiko tinggi dalam beberapa hari terakhir, hingga perlu langkah konkret guna mencegah penyebaran yang lebih luas lagi.
"Kalau kemarin ada 5.700 RT yang berstatus zona merah di Jawa Tengah, hari ini sudah 7.000 lebih. Maka saya minta bupati/ wali kota sekarang harus harus melakukan lockdown lingkup RT," ungkapnya di Semarang, Jawa Tengah, Senin (28/6).
Menurut gubernur langkah lockdown lingkup RT tersebut harus dan sudah mendesak dilakukan. Kalau kemarin masih banyak dipertimbangkan, maka sekarang harus karena jumlah wilayah RT zona merah di daerahnya semkin bertambah.
Dengan melakukan lockdown tingkat RT, maka penanganan kasus Covid-19 di Jawa Tengah akan bisa dikendalikan. Untuk pelaksanaannya, TNI/ Polri juga sudah siap untuk melakukan pengamanan dengan melibatkan unsur Babinsa dan Bhabinkamtibmas.
Selain itu, kasus Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah juga semakin meningkat dari pekan- pekan sebelumnya. Sehingga saat ini, sudah ada 25 kabupaten/ kota di Jawa Tengah yang masuk zona merah risiko penularan Covid-19.
Maka gubernur pun bakal meningkatkan imbauan menjadi instruksi yang harus dilakukan oleh bupati/ wali kota. "Rasanya kalau hanya surat edaran kurang maksimal, maka sekarang saya keluarkan perintah, instruksi dan suratnya segera jadi," jelasnya.
Secara garis besar, lanjut Ganjar, nanti bakal ada beberapa poin dari instruksi gubenur kepada bupati/ wali kota. Selain lockdown seluruh RT yang masuk zona merah, keseragaman dalam penanganan Covid-19 antar wilayah di Jawa Tengah menjadi penting.
Kemarin antar daerah masih ada yanb berbeda terkait kebijakan --misalnya-- terkait dengan pembatasan aktivitas warga atau tempat usaha. Namun sekarang semua harus diseragamkan dan tidak ada yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.
Demikian halnya yang terkait dengan daerah yang effortnya bagus dalam mengupayakan penambahan tempat tidur di rumah sakit atau tempat isolasi terpusat, maka daerah lainnya juga harus ikut. "Sebab kalau tidak, maka rakyat akan cari fasilitas- fasilitas bagus di daerah tetangga," jelasnya.
Masing- masing Kepala Daerah, lanjutnya, diminta memiliki tanggungjawab kepada rakyatnya. Kalau itu bisa dilakukan, maka sinergitas dalam penanganan Covid-19 bakal bisa berjalan bersama- sama.
Maka gubernur ingin, jika bupati/ wali kota masing- masing, bisa saling membantu. "Kalau masing- masing memiliki tanggungjawab pada daerahnya sendiri dan bisa melaksanakan, upaya bersama itu akan bagus," ucapnya.
Tak hanya itu, gubernur juga meminta kegiatan yang menimbulkan keramaian semuanya ditunda. Bahkan, bupati/ wali kota diminta tak segan untuk melarang semua kegiatan yang berpotensi mengjndang atau dihadiri oleh oranh banyak.
"Kalau nekat, bubarkan dan tidak boleh ragu. Karena kondisi sekarang ini butuh perhatian yang lebih serius lagi, agar persoalan pandemi Covid-19 ini bisa segera dapat tertangani dan bisa dikendalikan," tandasnya.
Pengetatan- pengetatan yang dilakukan saat ini, masih kaga Ganjar, sebaiknya dilakukan di seluruh daerah berisiko tinggi di Indonesia. Ia meyakini, pembatasan tidak bisa optimal jika hanya di wilayah teritorial salah satu pemerintahan saja.
"Jadi ini mesti satu pulau kompak. Jadi kalau memang mobilitas warga dikurangi, mari kita bersama- sama stop mobilitasnya. Jangan satu daerah disetop, tapi daerah lain masih melonggarkan mobilitas," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
