REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong peran aktif keluarga dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting di Indonesia. Wapres mengungkap, berdasarkan data hasil Survei Status Gizi Indonesia Kementerian Kesehatan pada 2019, prevalensi stunting pada balita tercatat masih di angka 27,76 persen.
Artinya, satu dari 4 anak balita Indonesia mengalami stunting. Karena itu, peran aktif keluarga sangat diharapkan terutama terkait pemenuhan gizi anak.
“Keluarga memiliki peran signifikan dalam pencegahan maupun penanggulangan stunting. Karena masalah gizi, sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup keluarga,” kata Ma’ruf saat menghadiri acara puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke-28 Tahun 2021, serta Peluncuran Vaksinasi Bagi Ibu Hamil, Menyusui dan Anak Usia 12-18 Tahun, Selasa (29/6).
Wapres mengatakan, sejak 2018 pemerintah telah melakukan berbagai upaya menurunkan prevalensi stunting. Salah satunya dengan menggencarkan berbagai intervensi gizi pada sektor kesehatan untuk menyasar ibu hamil dan anak usia 0-23 bulan.
Pemerintah, Ma'ruf mengatakan, menggiatkan berbagai intervensi yang mendukung peningkatan kualitas gizi dan kesehatan pada anak dan ibu hamil, seperti akses air, sanitasi, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), akses pangan bergizi, juga perilaku hidup bersih dan sehat.
"Semua intervensi tersebut tidak akan efektif jika keluarga tidak mengambil peran aktif untuk memperhatikan kualitas hidupnya,” katanya.
Karena itu, Ma'ruf mengingatkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) agar terus melakukan upaya percepatan penurunan prevalensi stunting yang ditargetkan mencapai angka 14 persen pada 2024. Hal ini karena BKKBN sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah turut menangani stunting karena didasari atas pertimbangan pentingnya peran keluarga dalam penurunan stunting.
Ma'ruf meminta BKKBN agar berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Sebab menurutnya percepatan penurunan stunting tidak bisa hanya BKKBN semata, tetapi memerlukan keterlibatan dari kementerian dan lembaga lain.
“Koordinasi ini penting karena penanganan stunting memerlukan kerjasama berbagai kementerian dan lembaga yang memiliki program/kegiatan yang memang merupakan bagian dari tupoksinya tetapi diperlukan untuk membantu percepatan penurunan prevalensi stunting,” ujarnya.
Ma'ruf mencontohkan, penyediaan air bersih dan sanitasi yang merupakan tupoksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sementara, untuk Pemerintah Daerah diminta untuk menguatkan koordinasi antar sektor dan mengoptimalkan berbagai sumber anggaran.
"Untuk dapat memastikan layanan yang diperlukan betul-betul tersedia dan diterima oleh keluarga,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
