REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA -- Pimpinan DPRD Kota Surabaya menyikapi adanya penurunan alokasi bantuan sosial tunai (BST) 2021 dari Kementerian Sosial (Kemensos) menyusul masih banyaknya warga kota itu kesusahan akibat dampak pandemi COVID-19.
"Kondisi warga masih susah, jadi harus ada solusi bantuan," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti di Surabaya, Kamis (29/7).
Secara umum, lanjut dia, total penerima manfaat di Kota Surabaya sekitar 268.194 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) sesuai data realisasi BST Februari 2021. Namun, Juli 2021, alokasi BST di Surabaya menurun menjadi 172.872 KPM.
Ia mencontohkan di Kelurahan Putat Jaya pada tahun lalu ada 7.000 KPM penerima BST, saat ini jadi 4.200 KPM. Pengurangan 2.800 KPM ini angka yang tinggi dan menjadi pertanyaan dari beberapa pengurus RT/RW maupun warga.
Reni mendorong Dinas Sosial Kota Surabaya untuk memastikan nasib warga berpenghasilan rendah (MBR) yang tahun lalu mendapat bantuan, namun sekarang tidak terdaftar sebagai penerima manfaat. "Semoga MBR yang tidak menerima BST dapat bantuan sebagai penerima PKH atau BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) dari Kemensos," kata Reni.
Jika dari ketiga skema bantuan Kemensos ini warga yang sudah masuk data MBR tidak dapat bantuan apapun, lanjut dia, harus ada solusi. Reni mendorong Pemkot segera siapkan skema bantuan lain sambil mengusulkan ke Kemensos agar semua yang masuk data MBR juga masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai penerima bantuan. "Kelurahan dan dinas sosial sudah ada datanya agar segera ada solusi," katanya.
Politikus PKS ini memantau lokasi penyaluran BST di Putat Jaya pada Rabu (28/7). Kedatangan pimpinan dewan ini kali kedua dalam rangka memastikan jalannya proses pemberian BST. Sebelumnya, Reni juga telah mengunjungi kelurahan Ketabang dan Pacar Keling pada Senin (26/7) lalu.
Selama turun ke lapangan, Reni menyoroti dua hal dalam penyaluran BST, yakni teknis pelaksanaan penyaluran bantuan dan jumlah penerima BST yang mengalami pengurangan kuota, sehingga ada warga yang tahun 2020 mendapatkan bantuan, kini tidak terdaftar sebagai penerima BST.
Kondisi ini hampir ditemukan di setiap kelurahan.Seusai mengunjungi lokasi penyaluran BST, Reni kemudian berkunjung ke kediaman sejumlah warga MBR yang dilaporkan tahun lalu menerima bantuan, tetapi tahun ini bukan sebagai penerima BST.
Saat blusukan ke rumah warga, Reni menyaksikan langsung kondisi warga yang ekonominya tidak mampu dan MBR ini beragam, mulai dari janda yang dagang jajanan ringan, hingga ada seorang ibu menderita stroke, anaknya yatim kuliah sambil usaha mikro bantu ekonomi keluarganya. "Di saat pandemi berkepanjangan seperti ini, warga MBR yang kondisi susah harus ada solusi bantuan dari pemerintah kota," kata Reni.
Pemerintah Kota Surabaya sebelumnya menyalurkan bantuan 6.000 paket beras dari Kemensos kepada warga terdampak COVID-19 di sejumlah wilayah di Surabaya, Rabu (28/7). Bantuan 6.000 paket beras yang setiap paket berisi beras 5 kilogram dan masker itu diberikan bagi warga terdampak yang belum menerima bansos dari Kemensos, baik bantuan PKH, BPNT/Program Sembako, maupun BST.
"Kami bagikan beras selagi ada beras. Tapi, ini tidak untuk mereka yang sudah menerima bantuan dari Kemensos kemarin. Karena tidak boleh dobel," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
