Pemerintah Bebaskan Pajak Sewa Ruko di Pasar dan Mal

Rep: Novita Intan/ Red: Agus raharjo

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/6/2021). Rapat tersebut membahas pagu indikatif Kementerian Keuangan dalam RAPBN 2022.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/6/2021). Rapat tersebut membahas pagu indikatif Kementerian Keuangan dalam RAPBN 2022. | Foto: Antara/Rivan Awal Lingga

REPUBLIKA.CO.ID, REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pemerintah membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) sewa ruangan ruko dan gerai bagi pedagang eceran di pasar tradisional dan pusat perbelanjaan mal. Aturan ini berlaku selama tiga bulan, mulai Agustus-Oktober 2021.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan aturan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19. "Bahwa untuk menjaga keberlangsungan usaha sektor perdagangan eceran pada masa pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, perlu diberikan dukungan pemerintah terhadap sektor perdagangan eceran," ujarnya dalam pertimbangan PMK 102/2021 seperti dikutip Selasa (2/8).

Hal ini tertuang Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 102/PMK.010/2021 tentang PPN atas Penyerahan Jasa Sewa Ruangan atau Bangunan kepada Pedagang Eceran yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021. Beleid itu diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 30 Juli 2021.

"Ruangan atau bangunan sebagaimana dimaksud berupa toko atau gerai yang berdiri sendiri atau yang berada di pusat perbelanjaan, kompleks pertokoan, fasilitas apartemen, hotel, rumah sakit, fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi publik, fasilitas perkantoran, atau pasar rakyat," tulis Pasal 2 ayat (3) aturan tersebut.

PPN tersebut dihitung dari tarif PPN dikalikan dengan dasar pengenaan pajak berupa penggantian. Adapun penggantian dalam regulasi tersebut termasuk biaya pelayanan baik yang ditagihkan bersamaan dengan tagihan jasa sewa maupun secara terpisah.

“Pelaksanaan dan pertanggungjawaban subsidi pajak ditanggung pemerintah atas PPN yang terutang atas penyerahan jasa sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tulis Pasal 6 beleid tersebut.

Untuk mendapatkan insentif PPN itu, pengusaha wajib membuat faktur pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini

Terkait


Per Juni 2021, Pemerintah Kantongi Pajak Digital Rp 2,6 T

PPN Kebutuhan Pokok Hanya untuk Sembako Premium

Dampak Pandemi jadi Alasan Ditjen Pajak Perluas Objek PPN 

Gerindra: Rencana PPN Sembako-Pendidikan Sebaiknya Dicabut

Sembako Kena PPN, Ekonom: Jangan Suudzon Dengan Pemerintah

Republika Digital Ecosystem

Kontak Info

Republika Perwakilan DIY, Jawa Tengah & Jawa Timur. Jalan Perahu nomor 4 Kotabaru, Yogyakarta

Phone: +6274566028 (redaksi), +6274544972 (iklan & sirkulasi) , +6274541582 (fax),+628133426333 (layanan pelanggan)

yogya@republika.co.id

Ikuti

× Image
Light Dark