REPUBLIKA.CO.ID, GROBOGAN—Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bakal memverifikasi data keluarga penerima manfaat (KPM) Kementerian Sosial (Kemensos). Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, verifikasi ini dibutuhkan untuk memperbaiki data KPM penerima bantuan sosial. Baik bantuan sosial tunai (BST) maupun Program keluarga Harapan (PKH).
Ganjar menegaskan, hal ini dilakukan untuk meminimalkan agar bansos dari pemerintah tidak tepat/ salah sasaran. Hal ini ditegaskan Guberur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat meninjau penyaluran BST kepada KPM yang berhak, di Desa Pulokulon, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Selasa (3/8).
Ganjar mengaku masih ada laporan terkait semrawutnya data penerima manfaat di wilayah Jateng. Sebelumnya, data bermasalah ditemukan di Kabupaten Klaten. Data bermasalah juga ditemukan di Kabupaten Grobogan berdasarkan laporan kepala desa di Jateng.
“Ternyata, permasalahan data penerima manfaat BST yang tidak sesuai –seperti yang dilaporkan salah satu kepala desa (kades) di Kecamatan Manisrenggo, juga saya temukan sendiri di Kabupaten Grobogan ini,” tutur Ganjar, Selasa (3/8).
Gubernur Jawa Tengah mengaku sudah menduga persoalan data penerima manfaat bantuan Pemerintah Pusat bakal banyak ditemukan di lapangan. “Sudah pasti, makanya kenapa saya datang langsung untuk melakukan pengecekan, agar tahu kondisinya. Kemarin kades-kades sudah banyak memberikan masukan, maka kita akan mengupayakan agar ada perbaikan,” jelasnya.
Gubernur juga mengungkapkan, sudah mengirimkan surat langsung kepada Menteri Sosial terkait hal itu. Prinsipnya Pemprov Jawa Tengah meminta data siapa saja yang dapat bantuan di Jawa Tengah dan itu akan dilakukan verifikasi.
Menurut Gubernur, saat melihat data KPM-BST di Desa Pulokulon, Grobogan, ia menemukan ada salah satu nama perangkat desa yang mendapatkan BST. Setelah diklarifikasi, perangkat desa yang bersangkutan menyatakan tidak akan mengambil bantuan tersebut.
Bahkan saat dikonfirmasikan kepada Kades Pulokulon, disebutkan pihak Pemerintah Desa (Pemdes) tidak merasa memasukkan nama salah satu perangkatnya dalam daftar penerima manfaat. Karena data tersebut merupakan data KPM-BST dari pemerintah pusat.
Tak hanya itu, gubernur juga mendapatkan laporan langsung dari Kades Panunggalan, Kecamatan Pulokulon, Moch Pujiyanto, perihal enam warganya yang mendapatkan bantuan dobel serta nama perangkat desa yang masuk dalam daftar penerima manfaat.
Selain itu, juga ditemukan salah satu nama penerima manfaat yang tercatat merupakan karyawan yang masih menerima gaji tetap sesuai dengan UMK setempat. “Data KPM seperti ini yang mesti kita koreksi lagi,” katanya.
Di lain pihak, Kades panunggalan, Pujiyanto juga mengaku data KPM tersebut berdasarkan data dari Kemensos. “Kita tidak tahu apakah hal itu merupakan kesalahan data, salah tulis atau kesalah dalam pembaruan data,” tegasnya.
Kepada Gubernur, Pujiyanto pun siap memperbaiki dan melakukan verifikasi data penerima manfaat tersebut. Ia mengaku tidak pernah menerima instruksi untuk memperbaiki data di tingkat desa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
