REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Anggota DPRD Jawa Timur Kodrat Sunyoto meminta sekolah tak memaksakan diri jika belum siap menerapkan pembelajaran tatap muka (PTM). Dia mengimbau agar segala persyaratan PTM dipenuhi dahulu sebelum dilakukan meski secara terbatas.
"Jangan dipaksakan. Sebab kesiapan tak hanya dari satu sisi, tapi banyak sektor lainnya yang harus diperhatikan," ujarnya saat ditemui di Surabaya, Senin (30/8).
Meski program vaksinasi terhadap siswa dan tenaga pendidik terus digencarkan, namun kondisi sarana dan prasarana sekolah harus tidak luput dari perhatian. Anggota Komisi E DPRD Jatim itu mencontohkan, bangunan fisik seperti kekuatan atap atau kondisi meja dan bangku yang sudah lama tidak terpakai akibat tidak adanya proses belajar mengajar di sekolah.
"Sejak pandemi, sudah tidak ada siswa masuk dan dialihkan ke belajar daring. Maka sebelum PTM, pihak sekolah harus benar-benar memastikan kondisi fisik bangunan dalam keadaan baik-baik saja," ucap dia.
Selain itu, pihak sekolah harus melibatkan siswa dalam pembentukan Satgas Covid-19 yang perannya dapat membantu maupun mengingatkan saat ditemukan pelanggaran protokol kesehatan. "Berdayakan OSIS, maupun organisasi di internal sekolah lainnya. Peran Satgas sangat penting, selain mengingatkan, juga bisa mengedukasi teman-temannya tentang penerapan protokol kesehatan," katanya.
Politikus senior tersebut juga berharap pemberian vaksinasi terhadap siswa terus dilakukan, termasuk kepada para guru dan tenaga pendidik. Sementara itu, PTM terbatas dilakukan mengacu pada Inmendagri Nomor 35 Tahun 2021 yang memperbolehkan daerah di wilayah PPKM 1, 2, dan 3, namun tetap menerapkan protokol kesehatan ketat.
Berdasarkan data dari Pemprov Jatim, ada sebanyak 2.536 SMA/SMK hingga SLB di wilayah setempat yang hari ini mulai menggelar PTM terbatas. Kemudian, vaksinasi terhadap guru belum 100 persen terlaksana, mengingat saat ini tercatat 88,48 persen guru yang menerima vaksin dosis pertama dan 77 persen sudah dosis kedua.
Sedangkan, siswa masih relatif sedikit divaksin karena baru mencapai 12 persen sehingga diharapkan para kepala daerah memprioritaskan pemberian suntik vaksin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
