REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta belum membuka destinasi wisata maupun fasilitas umum. Sebab status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di wilayah DI Yogyakarta masih berada pada level 4.
"Kita ini kan kemarin masih ada di level 4, kita belum membuka tempat wisata karena kemungkinan masih ada paparan (Covid-19)," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadarmanta Baskara Aji di Kompleks Gedung DPRD DIY, Yogyakarta, Senin (6/8).
Hal itu disampaikan Aji untuk merespons banyak wisatawan yang memadati kawasan Malioboro, Yogyakarta, pada Ahad (5/9/2021). Aji menduga para pengunjung yang memadati Malioboro antara lain merupakan rombongan wisatawan yang diminta putar balik saat hendak memasuki kawasan Pantai Parangtritis, serta beberapa destinasi wisata lain di DIY saat akhir pekan.
"Saya kira kemarin ada beberapa tempat yang tidak kami perbolehkan seperti di Parangtritis diminta putar balik, nah mungkin karena yang di sana diminta putar balik, maka ngumpul di Malioboro," ujar.
Aji berharap petugas maupun masyarakat di DIY bekerja sama untuk tidak menerima kunjungan wisatawan sementara waktu. Sementara itu, satuan polisi pamong praja (Sstpol PP) di level provinsi maupun di kabupaten/kota, diminta mampu mengantisipasi munculnya setiap potensi kerumunan sehingga level PPKM di DIY bisa segera turun.
"Bukan hanya petugas saja, tapi warga juga harus hati-hati dan melarang," kata Baskara.
Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana menilai aktivitas di Malioboro yang kembali bergeliat merupakan fenomena positif dari aspek perekonomian. Meski demikian, masyarakat di DIY perlu bersama-sama menyadari bahwa peningkatan aktivitas itu juga memiliki potensi meningkatkan kembali kasus konfirmasi Covid-19.
"Jangan seolah-olah PPKM mau selesai, kemudian mereka euforia, itu berbahaya. Euforia kemudian (kasus) naik lagi malah jadi tambah repot lagi," ujarnya.
Oleh sebab itu, ia meminta para petugas keamanan di Malioboro lebih tegas dalam mengontrol pergerakan masyarakat di pusat wisata belanja itu agar tetap menerapkan prokes dan menghindari kerumunan. "Kapasitas Malioborokan sudah dihitung. Menurut saya, kalau sudah melebihi kapasitas ya harus tegas," kata Huda.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
