Pengadaan Seragam Sekolah di Surabaya Diminta Libatkan UMKM

Red: Bilal Ramadhan

Pelajar mengecek suhu badannya sebelum memasuki ruang kelas di SDN Kaliasin I, Surabaya, Jawa Timur, Senin (6/9/2021). Pemkot Surabaya memulai pembelajaran tatap muka (PTM) tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat
Pelajar mengecek suhu badannya sebelum memasuki ruang kelas di SDN Kaliasin I, Surabaya, Jawa Timur, Senin (6/9/2021). Pemkot Surabaya memulai pembelajaran tatap muka (PTM) tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat | Foto: ANTARA/Didik Suhartono

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pengadaan seragam dan peralatan sekolah baik jenjang SD maupun SMP di Kota Surabaya, Jawa Timur, diminta melibatkan para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah mengatakan, khusus untuk koperasi yang ada di sekolah, pihaknya meminta agar produk-produk yang dijual adalah produk yang berasal dari UMKM di Surabaya.

"Tujuannya adalah untuk pemberdayaan UMKM di Surabaya agar bisa lepas dari jerat pandemi Covid-19," katanya.

Untuk itu, Khusnul meminta keberadaan koperasi sekolah tetap dipertahankan. Koperasi menjadi indikasi pemberdayaan ekonomi itu jalan. "Makanya barang-barang yang ada di koperasi yang menyediakan kebutuhan siswa dan guru diambilkan dari UMKM di Surabaya. Agar UMKM bisa berdaya," katanya.

Selain itu, Khusnu meminta pihak sekolah mengembalikan atau mengganti biaya seragam sekolah yang sudah terlanjur dibeli para siswa dari golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Khusnul mengatakan, siswa SMP kelas 7 yang tahun ini baru mengikuti PTM ada yang terlanjur beli seragam di koperasi sekolah. "Biaya pembelian itu kami minta untuk dikembalikan. Karena siswa kelas 7 dari anak MBR ini nanti akan mendapat bantuan seragam dari Pemkot Surabaya," ujarnya.

Berdasar data yang didapat Khusnul, jumlah siswa yang diterima di SMP maupun SD negeri atau swasta dari jalur afirmasi atau MBR sebanyak sekitar 112 ribu siswa. Dari jumlah tersebut, beberapa siswa sudah ada yang terlanjur membeli seragam di sekolah.

"Memakai seragam baru saat masuk sekolah itu memang tidak wajib. Tapi saya ibaratkan seperti saat hari raya, ketika tidak beli baju baru rasanya ada yang kurang. Sama seperti sekolah, saat masuk sekolah ke jenjang lebih tinggi, kalau tidak beli baju baru rasanya ada yang kurang. Padahal jika tidak beli ya tidak apa-apa," katanya.

Saat ini, lanjut Khusnul, Pemkot Surabaya sedang melakukan cek silang data siswa MBR di tiap-tiap sekolah. Cek silang ini sangat penting agar anak dari kalangan MBR ini tidak ada yang terlewat. Makanya dirinya meminta dinas terkait untuk betul-betul serius mengecek data tersebut.

Terkait bantuan seragam ini, Khusnul juga meminta kepada Pemkot Surabaya untuk memberikan seragam yang sudah jadi baju, bukan berupa bahan kain yang harus dijahitkan dulu. Sebab jika hanya diberikan kain, orang tua MBR masih dibingungkan untuk biaya menjahit.

"Selama ini distribusi bantuan seragam masih berupa kain. Sebaiknya pada ajaran sekolah tahun 2022/2023, Pemkot Surabaya mendistribusikannya sudah berbentuk seragam siap pakai," ujarnya.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 

Terkait


Taman Pintar Yogyakarta Dibuka

Bantul Tunggu Instruksi Satgas Soal Pementasan Seni Budaya

EMA Catat 4 Efek Samping Vaksin Covid-19 AstraZeneca

Dilema PTM: Anak Bosan PJJ, Tetapi Covid-19 Masih Mengancam

Penerapan Ganjil Genap di Dalam Kota Bandung Dikaji

Republika Digital Ecosystem

Kontak Info

Republika Perwakilan DIY, Jawa Tengah & Jawa Timur. Jalan Perahu nomor 4 Kotabaru, Yogyakarta

Phone: +6274566028 (redaksi), +6274544972 (iklan & sirkulasi) , +6274541582 (fax),+628133426333 (layanan pelanggan)

yogya@republika.co.id

Ikuti

× Image
Light Dark