REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Keinginan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah untuk memiliki Badan Riset dan Inovasi Nasional Daerah (Brinda) kian dekat. Proses pembentukan lembaga riset dan inovasi guna menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat tersebut telah masuk pembahasan bersama legislatif.
Hal ini terungkap dalam rapat paripurna dengan agenda pembentukan susunan perangkat daerah, yang dilaksanakan di Gedung DPRD Provinsi Jateng, Kamis (16/9). Dalam rapat paripurna ini, Gubernur Ganjar Pranowo mengapresiasi dukungan DPRD Jateng dalam percepatan pembentukan Brinda.
Menurutnya, dengan dukungan semua pihak, maka cita-cita memiliki lembaga riset dan inovasi yang mampu menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat itu bisa segera terwujud. Tak terkecuali seluruh fraksi yang telah memberikan pandangan umumnya, terkait dengan rencana pembentukan Brinda.
Gubernur pun mengaku sependapat dengan pandangan umum yang disampaikan, bahwa pembentukan Brinda harus didasarkan pada prinsip- prinsip tepat fungsi. Selain itu juga memberikan nilai lebih bagi peningkatan layanan publik, kepada masyarakat di Provinsi Jateng.
"Jika lembaga tersebut bisa terwujud, Jateng bakal menjadi provinsi pertama yang memiliki Brinda," tambah gubernur.
Lebih lanjut Ganjar juga menyampaikan, beberapa masukan telah diberikan oleh DPRD terkait dengan pembentukan Brinda. Dirinya sepakat, bahwa nantinya Brinda tidak hanya diisi oleh ASN, namun juga kalangan profesional yang memang ahli di bidangnya.
Seperti perguruan tinggi atau lembaga riset lainnya. "Ada banyak inovator dan peneliti di luar sana, maka yang non ASN tersebut bisa kita ajak mengisi lembaga ini," jelasnya.
Meski begitu, orang nomor satu di Provinsi Jateng ini juga mengatakan hal itu tidak bisa dengan cepat dilakukan. Prinsipnya, yang paling penting adalah lembaganya sudah terbentuk terlebih dahulu, agar segera bisa berkontribusi bagi pembangunan di Jateng.
Artinya semuanya akan dimulai secara bertahap, misalnya kelembagaannya 'dicantolkan' terlebih dahulu semacam Unit Pelaksana Teknis (UPT). "Kalau kemudian nanti sudah jalan, maka bisa kita tingkatkan lagi dengan SOTK baru, sekelas OPD atau yang lainnya," tambahnya.
Sebagai informasi, gubernur mengatakan telah mengumpulkan para doktor dan pejabat fungsional yang ahli di daerahnya untuk mengisi lembaga tersebut. Mereka juga sudah presentasi terkait banyak hal, termasuk politik, kesehatan, pendidikan, lingkungan, energi, dan sektor lainnya.
"Ini pemanasan awal yang pararel dengan pembentukan Brin Pusat. Brin Pusat juga sudah memberikan perhatian, saya sudah komunikasi dan mereka siap mengadvokasi sekaligus mendampingi," jelas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
