Mal Layanan Publik Purbalingga Ditarget Beroperasi 2022

Rep: Eko Widiyatno/ Red: Yusuf Assidiq

Petugas melayani warga yang mengurus KTP elektronik di Mal Pelayanan Publik. (ilustrasi)
Petugas melayani warga yang mengurus KTP elektronik di Mal Pelayanan Publik. (ilustrasi) | Foto: Antara/Didik Suhartono

REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA -- Jajaran ASN di Pemkab Purbalingga, Jawa Tengah, punya pejabat sekretaris daerah yang baru.  Hal ini menyusul dilantiknya Herni Sulasti  sebagai  Sekda Kabupaten Purbalingga di pendopo setda setempat, Rabu (15/9).

Terpilihnya mantan pejabat Pemkab Banyumas ini, menyisihkan dua kandidat ASN lain asal Pemkab Purbalingga, yang sebelumnya juga lolos dalam proses seleksi Sekda Purbalingga. Pelantikan Herni sebagai sekda dilakukan langsung oleh  Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi.

Dalam kesempatan itu, bupati meminta seluruh jajaran ASN di Pemkab Purbalingga membantu tugas-tugas yang akan dilaksanakan Herni.  ''Saya meminta dan mewajibkan kepada seluruh jajaran ASN untuk mendukung penuh Bu Herni selaku sekda. Bergerak satu langkah satu tujuan untuk kemajuan pemerintahan Kabupaten Purbalingga,'' tegasnya.

Bupati menyatakan, ada berbagai tugas khusus yang harus dilakukan sekda baru untuk memperbaiki jajaran birokrasi dan pelayanan masyarakat. Antara lain, mengenai rencana Pemkab Purbalingga mendirikan Mal Pelayanan Publik.  

''Bu Herni sebelumnya pernah menjabat sebagai kepala DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang merupakan cikal bakal Mal Pelayanan Publik. Saya ingin, Mal Pelayanan Publik ini juga harus ada di Purbalingga pada 2022,'' jelasnya.

Selain itu, kata bupati, dengan pengalaman sebagai Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas, Herni juga telah berhasil membawa nilai Monitoring Centre of Prevention (MCP) Kabupaten Banyumas menjadi sangat tinggi, yakni 90. MCP ini merupakan sistem monitoring  yang dibuat KPK untuk mencegah tindak pidana korupsi.

''Di Pemkab Purbalingga, nilai MCP masih 77. Untuk itu, saya minta Bu Herni bisa meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian internal. Saya tidak ingin,  ada pejabat atau ASN di lingkungan Pemkab Purbalingga yang masuk bui lagi karena masalah penyelewengan anggaran,'' ujar dia.

Bupati menjelaskan, tuntutan tersebut tentunya menyesuaikan kondisi, kearifan lokal, termasuk menyesuaikan kemampuan anggaran. Meski kemampuan keuangan Pemkab Purbalingga terbatas, dia berharap Herni bisa mendayagunakan dan memaksimalkan kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Lebih jauh bupati juga menyebutkan, Herni dengan jabatan sekda yang merupakan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), untuk mempersiapkan proses mutasi dan pengisian delapan jabatan eselon II yang kini masih kosong.

''Saya berharap, 2022 sudah full personil. Saya juga ingin target kinerja pemerintahan, baik SAKIP, MCP, Indeks Reformasi Birokrasi , ada proses peningkatan,'' katanya.

Herni Sulasti yang baru dilantik sebagai Sekda Purbalingga, dalam kesempatan itu akan berupaya keras memenuhi tuntutan dan tantangan yang disampaikan bupati tersebut. Meski demikian, dia mengaku  tidak akan bisa bekerja sendiri.

''Tidak ada superwoman, adanya adalah super team. Jadi  saya mengajak semua pejabat/ASN termasuk stakeholder pemangku kepentingan, Forkopimda, akademisi, tokoh masyarakat, bersatu padu. Mohon dukungan kerja samanya,'' jelasnya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 

Terkait


Bantuan Parpol Harus Digunakan Sesuai Ketentuan

KPK Ungkap Lima Modus Korupsi Kepala Daerah

Pemkab Purbalingga: Ketersediaan Pangan Selama PPKM Cukup

APBD Perubahan Disetujui, Pendapatan Naik Rp 4,6 M

70 CPNS Purbalingga Ikut Pelatihan Dasar

Republika Digital Ecosystem

Kontak Info

Republika Perwakilan DIY, Jawa Tengah & Jawa Timur. Jalan Perahu nomor 4 Kotabaru, Yogyakarta

Phone: +6274566028 (redaksi), +6274544972 (iklan & sirkulasi) , +6274541582 (fax),+628133426333 (layanan pelanggan)

yogya@republika.co.id

Ikuti

× Image
Light Dark