REPUBLIKA.CO.ID, REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem atau kronis berada level nol persen pada 2024. Saat ini angka kemiskinan ekstrem di Indonesia sebesar 3,8 persen dari tingkat kemiskinan 10,19 persen.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penyelesaian masalah kemiskinan akan dikerjakan secara bertahap. “Target Bapak Presiden (Joko Widodo) pada 2024, kemiskinan ekstremnya nol dan ini tentu menjadi program kita bersama. Hal ini penting karena Indonesia akan masuk presidensi G20 pada akhir bulan ini sampai tahun depan,” ujarnya saat webinar CIMB Niaga, Rabu (29/9).
Menurutnya pemerintah akan menargetkan penanggulangan kemiskinan di 35 kabupaten/kota pada tahap satu dalam tujuh provinsi. Yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Papua, dan Papua Barat. "Dari 35 kabupaten/kota ini kalau bisa kemiskinan ekstremnya hilang dan ini akan kita buatkan program baik itu tambahan kartu sembako maupun tambahan dana desa," ujarnya.
Selanjutnya, Airlangga mengungkapkan, pemerintah akan menurunkan angka kemiskinan ekstrem lebih dari 215 kabupaten/kota pada tahap dua yang berjalan tahun depan. Kemudian diperluas di 514 kabupaten/kota pada 2023 dan 2024.
"Saya berharap dari stakeholder bisa membantu terutama dari segi korporasi bisa membantu melalui CSR, sehingga kita dorong CSR bisa bergerak di kabupaten/kota tempat industri atau kegiatan ekonomi berada. Sehingga betul-betul kita bisa mengurangi ketimpangan dan kemiskinan," ujarnya.
Menurutnya langkah yang dilakukan pemerintah untuk mencapai target ini melalui bantuan sembako hingga dana desa. "Kita akan buatkan program, baik tambahan kartu sembako atau dana desa. Pada tahun depan lebih dari 215 kabupaten/kota," tutur Airlangga.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk miskin ekstrem di Indonesia sebesar empat persen dari total penduduk miskin nasional atau sekitar 10,86 juta jiwa pada 2021.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
