REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA -- Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Indah Wahyuni mengungkapkan, Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Prov Jatim menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang paling diminati pada seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT). Tercatat ada 28 pelamar yang mendaftar di posisi tersebut.
Indah menambahkan, jumlah pelamar terbanyak selanjutnya adalah Dinas Koperasi dan UMKM dengan 22 pelamar. Kemudian diikuti Dinas Pemuda dan Olahraga 18 pelamar, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan 17 pelamar, Dinas Perkebunan 9 pelamar, Wadir RSU Dr Soetomo 4 pelamat, dan Dirut RSJ Menur 2 pelamar.
"Pendaftarnya yang kurang hanya RSJ menur kan minimalnya 3, yang lain sudah. Kami belum bisa memutuskan, pasti yang kurang akan dilakukan perpanjangan 3 hari," kata Indah di Surabaya, Senin (4/10).
Indah menjelaskan, total peserta seleksi terbuka kali ini ada 57 orang. Sebanyak 49 orang berasal dari lingkungan Pemprov Jatim, dan 8 sisanya dari luar. Rinciannya, dua orang dari pusat, serta masing-masing satu orang dari BPS Sulbar, BKKBN, Pemkab Lumajang, Malang, Mojokerto, Situbondo, dan Pemkot Kediri.
"Jumlah pelamar lebih banyak dari pendaftar, karena tiap orang boleh mendaftar dua posisi jabatan," ujarnya.
Seleksi terbuka kali ini Pemprov memberi kesempatan tidak hanya bagi PNS di lingkungan Pemprov Jatim, melainkan juga PNS dari Pemkab atau Pemkot serta perguruan tinggi. Tahapan seleksi tersebut dimulai dari pendaftaran pada 27 September hingga pengumuman tiga besar yang dijadwalkan pada 14 Oktober 2021.
Bagi pendaftar yang akan mengikuti lelang tersebut, setidaknya harus melalui tiga kali tahapan seleksi. Antara lain seleksi administrasi, seleksi kompetensi manajerial, dan wawancara penulisan makalah serta seleksi kompetensi bidang.
Seleksi ini seiring adanya kekosongan karena purna tugas dan rotasi-mutasi. Indah memastikan, dalam seleksi yang dilakukan, Pemprov akan mengedepankan penerapan sistem merit. Sehingga, seluruh PNS baik di lingkungan Pemprov Jatim, Pemkab/ Pemkot, dan Perguruan Tinggi se-Jatim bisa ikut mendaftar. Karena yang diukur adalah profesionalitas, integritas, dan kompetensi manajerial.
Kecuali untuk jabatan di instansi rumah sakit, terdapat persyaratan khusus yang harus dipenuhi pendaftar.b"Semua dibuka untuk PNS Pemprov, Pemkab atau PT. Tidak ada istilan PNS dari Pemprov yang lebih diutamakan dan PNS dari instansi lain dikesampingkan," kata Indah.
Ia melanjutkan, persyaratan khusus untuk jabatan Wadir dan direktur rumah sakit antara lain, memiliki pendidikan dokter atau dokter gigi dan diutamakan bagi kualifikasi pendidikan S2 bidang kesehatan. Selain itu, bagi Dirut RS Jiwa Menur diutamakan memiliki kualifikasi pendidikan Magister Administrasi Rumah Sakit (MARS).
"Bagi PNS yang sebelumnya sudah mengikuti seleksi terbuka tidak perlu mengikuti asesmen lagi. Karena nilannya masih dapat digunakan selama tiga tahun. Jadi tinggal melengkapi syarat administrasi dan jika dinyatakan lolos membuat makalah baru sesuai jabatan yang dituju dan mengikuti seleksi wawancara," kata Indah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
