REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pemanfaatan dana APBD dan APBN bagi stimulus ekonomi selama masa pandemi Covid-19, dibahas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah bersama dengan Kementerian Keuangan. Hal ini terungkap saat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menerima rombongan Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Awan Nurmawan Nuh, di kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang.
Selain stimulus ekonomi, kedatangan Irjen Kemenkeu ini juga membahas beberapa hal. Termasuk memastikan pemerintahan masih tetap berjalan di tengah refocusing sejumlah anggaran untuk penanganan Covid-19.
“Tadi Irjen Kemenkeu juga ingin memastikan governance kita tetap berjalan serta beberapa hal berkaitan dengan sinkronisasi kebijakan keuangan dengan daerah,” kata Gubernur Jateng, yang dikonfirmasi usai pertemuan dengan Irjen Kemenkeu tersebut.
Karena sekarang ini masih dalam masa pandemi, jelasnya, bagaimana menggunakan keuangan negara dengan benar, bagaimana APBN dan APBD menstimulus ekonomi juga menjadi topik pembahasan dengan Irjen Kemenkeu. Termasuk juga terkait dengan apa saja yang menjadi problem dan hambatan yang masih dihadapi dalam konteks governance dan konteks auditing system, berikut berbagai potensi permasalahannya.
Misalnya, dalam hal penentuan harga sendiri, di mana dalam pengadaan peralatan untuk kebutuhan penanganan pandemi harganya selalu berbeda dan pembahasan dengan Kementerian Keuangan tersebut bakal ditindaklanjuti dalam kesempatan berikutnya.
Secara garis besar, pembahaan dengan Kemenkeu ini adalah untuk memastikan bagaimana mengamankan uang negara dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. “Termasuk, uang yang kita keluarkan harus bisa mendorong pertumbuhan ekonomi,” lanjutnya.
Terkait dengan pengelolaan keuangan tersebut, Ganjar juga menyatakan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah dan pemerintah pusat. Oleh karena itu sinkronisasi sistem antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi penting, sehingga semua bisa tahu dan tidak ada yang disembunyikan karena uang negara semua harus di-disclosed dan semua juga harus terbuka.
“Maka sinkronisasi sistem ini yang menurut saya penting, sehingga Irjen Kemenkeu datang ke sini untuk memberikan briefing sekaligus juga untuk mendapatkan masukan dari daerah,” kata Ganjar.
Di lain pihak, gubernur juga menambahkan, memasuki era digitalisasi seperti saat ini sistem e-audit sudah saatnya harus masuk. Selain untuk memudahkan, penggunaan e-audit itu juga efisien untuk mempercepat proses audit.
Secara umum, tidak hanya Jateng saja, problem yang sama juga ditemukan di daerah lain. “Beliau ini sudah ke provinsi lain juga dan sama problemnya, karena situasinya memang turbulens kemarin, tidak pasti,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
