REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Menteri Dalam Negeri Mendagri) Tito Karnavian, dan Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno pada 11 November lalu. Ia mengungkapkan, pertemuan tersebut telah menyepakati jadwal pemilihan umum (Pemilu) 2024.
"Yang katanya Insya Allah, kabarnya sudah ada kesepakatan antara pemerintah dan penyelenggara pemilu," ujar Rifqi di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (18/11).
Namun, ia tak mengakui tanggal Pemilu 2024 yang menjadi kesepakatan antara KPU dan pemerintah. Rifqy hanya mengungkapkan, tanggalnya tak jauh berbeda dengan yang menjadi usulan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
"Nampak-nampaknya (tanggal Pemilu 2024) tidak jauh berbeda dari usul Fraksi PDI Perjuangan," ujar Rifqi.
Ia menjelaskan, KPU memang memiliki kewenangan untuk menetapkan jadwal pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Setelah menetapkannya, hal tersebut akan dibawa ke dalam rapat bersama Komisi II DPR dan pemerintah untuk dikonsultasikan, lalu kemudian disahkan.
"Nah karena itu sekarang, kami beri waktu agar antara KPU dengan pemerintah itu tidak berbeda pandangannya," ujar Rifqi.
Sebelumnya, anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP Arif Wibowo menyatakan bahwa fraksinya mendukung usulan KPU terkait jadwal pelaksanaan Pemilu 2024. Diketahui, KPU mengusulkan Pemilu 2024 digelar tanggal 21 Februari 2024.
Ia menegaskan, Fraksi PDIP keberatan dengan sikap pemerintah yang mengusulkan pencoblosan pileg dan pilpres dilakukan pada 15 Mei 2024. Menurutnya, jadwal tersebut dinilai terlalu dekat dengan bulan Ramadhan.
"Ada satu soal di mana kalau dilakukan pada 15 Mei kita melewati bulan Ramadhan dan lebaran, terutama bulan Ramadhan itu bulan yang kita hormati. Sedianya tidak ada kegiatan politik apapun dalam bulan Ramadhan," ujar Arif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
