REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG—Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengumumkan status levelling PPKM terkini daerah di Indonesia. Khusus untuk Jawa Tengah, sebanyak delapan daerah telah ditetapkan masuk level 1.
Sementara sebanyak 25 kabupaten/ kota di Jawa Tengah masuk daerah PPKM level 2 dan dua daerah --yakni Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Jepara-- masih berstatus sebagai daerah PPKM level 3.
Menyikapi pengumuman Kemendagri ini, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta semua bupati/ wali kota di daerah terus waspada dan tetap berhati- hati guna mengendalikan kasus Covid-19 di daerahnya masing- masing.
“Karena di Jawa Tengah masih ada dua kabupaten yang berstatus daerah PPKM level 3, semua saya minta untu tetap waspada,” ungkapnya, di Semarang, Selasa (30/11).
Untuk itu, orang nomor satu di Jawa Tengah ini menegaskan, semua daerah di Jawa Tengah harus hati- hati. Terlebih saat ini semua pihak tengah mencermati kemungkinan masuknya varian baru.
Meski sejauh ini belum ditemukan varian baru di Indonesia, kewaspadaan dan kehati-hatian menjadi penting sebagai bentuk antisipasi. “Maka kita semua harus hati- hati betul dan jangan sampai lengah,” tegasnya.
Masih terkait levelling PPKM, gubernur meminta semua bupati/ wali kota terus melakukan pengetatan- pengetatan dalam hal penerapan protokol kesehatan dan prosedur pencegahan lainnya.
Jangan sampai daerah menjadi lengah, terlebih di masa krusial menjelang libur Natal dan Tahun Baru di penghujung tahun nanti. Dimanapun tempatnya, jangan sampai protokol keehatannya jangan sampai kendor.
“Semua Kegiatan masyarakat di tempat umum, tolong protokol kesehatannya harus tetap diperketat dan di tetap dipatuhi. Minimal masker jangan sampai lepas dan tetap hindari kerumunan,” tegasnya.
Khusus untuk daerah yang level PPKM-nya masih tinggi, gubernur meminta agar pengetatan dilakukan dengan serius. Baik di pasar, restoran, tempat wisata dan tempat umum/ publik lainnya harus dipastikan dapat diterapkan dengan optimal.
Selain itu juga ditangani dengan serius oleh kepala daerah. Karena untuk dpat menurunkan levelling ada persyaratannya, salah satunya adalah percepatan vaksinasi untuk kelompok warga lansia. “Vaksin sekarang sudah banyak, maka ayo terus digenjot,” tegasnya.
Selain itu, pengetatan protokol kesehatannya tidak boleh kendor apalagi abai. Kalau ada yang tidak menaati prokes, maka petugas tidak boleh segan untuk menegur dan bahkan meminta agar putar balik (kembali).
Termasuk tempat wisata juga diatur dan diawasi dengan betul penerapan protokol kesehatannya serta pelaksanaan pembatasan sesuai dengan ketentuan kegiatan pariwisata di daerah level 3.
Maka semua jajaran dinas pariwisata untuk mempersiapkan, apalagi menjelang libur akhir tahun yang biasanya akan ramai. “Saya minta diatur jumlah pengunjungnya, prosentasenya, flownya sesuai dengan ketentuan PPKM level 3,” tandasnya.
Di lain pihak, gubernur juga meminta semua daerah di Jawa Tengah untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan mobilitas masyarakat jelang Natal dan tahun baru. Semua daerah harus harus mempersiapkan langkah- langkah antisipasi.
Kendati begitu, sampai dengan akhir bulan November ini belum dilakukan upaya penyekatan. Namun masyarakat juga diminta pengertiannya. Masyarakat agar merayakan Natal dan Tahun Baru di tempatnya masing- masing agar bisa bersama- sama mencegah penyebaran Covid-19.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah bersama dengan Polda Jawa Tengah telah berkoordinasi dan menyiapkan sejumlah skenariodalam mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat.
Skenario penyekatan mungkin bakal dilakukan jika memang terjadi pergerakan atau mobilitas masyarakat antar daerah dalam skala yang besar dan dinilai cukup rentan terhadap risiko penularan Covid-19.
“Maka, kalau rame- rame dan terjadi perpindahan besar dan ada potensi risiko penularan, saya minta pada semluruh masyarakat untuk tetap di wilayahnya masing- masing selama Natal dan Tahun Baru,” tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
