REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mencatat, pada triwulan terakhir menunjukkan, kasus stunting di 31 kecamatan di Surabaya angkanya turun signifikan hingga 300 persen. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pada triwulan sebelumnya, angka stunting di 31 kecamatan di Surabaya mencapai 5.727 kasus. Kemudian turun menjadi hanya 1.785 kasus. Jumlah tersebut merupakan akumulasi total warga KTP Surabaya dan non-KTP Surabaya atau domisili.
Eri menyatakan langkah selanjutnya, Pemkot akan memetakan sisa 1.785 kasus stunting di Surabaya tersebut. "Dengan pengalaman ini, stunting bisa diturunkan dari 5.727 ke 1.785. Jadi pada posisi-posisi inilah yang kita lakukan (pemetaan), dari 1.785 itu kita pisahkan lagi. Kita sentuh dalam tiga bulan terakhir, maka dalam tiga bulan ke depan (stunting) harus titiknya nol," kata Eri di Surabaya, Selasa (7/12).
Menurut dia, pemetaan itu dilakukan supaya dapat diketahui mana warga Surabaya dan non-KTP Surabaya. Termasuk pula warga yang baru pindah ke Surabaya ketika balitanya mengalami gizi buruk atau stunting. Dengan demikian, diharapkan intervensi pemkot untuk menangani kasus balita stunting dapat diprioritaskan.
"Kalau ada warga non Surabaya yang pindah KTP Surabaya, maka harus diberi tanda. Ketika dia (balitanya) mengalami gizi buruk atau stunting, berarti secara otomatis bukan salah kita," ujarnya.
Di samping itu, langkah pemetaan balita stunting itu dilakukan supaya intervensi yang diberikan pemkot, benar-benar tepat sasaran. Selain itu, Eri juga mengaku tak ingin ketika anggaran dan intervensi yang disiapkan pemkot untuk warga Kota Pahlawan justru kemudian berkurang karena harus dibagi dengan warga luar Surabaya.
"Jadi jangan sampai Surabaya yang menyediakan anggaran untuk orang Surabaya ketika tahu di Surabaya semuanya gratis dan disentuh, warga berbondong-bondong pindah ke Surabaya. Ini yang saya tidak ingin, makanya data harus kuat," kata dia.
Maka dari itu, dia menginstruksikan seluruh jajarannya baik di tingkat Perangkat Daerah (PD) terkait maupun kecamatan dan kelurahan, agar terjun langsung ke lapangan. Sehingga ketika ada warga yang balitanya mengalami stunting dan baru pindah KTP Surabaya dapat tercatat betul.
"Nanti dari 1.785 dipetakan lagi mana yang baru pindah, mana yang bukan KTP Surabaya. Nanti biar kedepannya kita benar-benar tahu yang Surabaya harus kita jadikan nol persen (stunting) tiga bulan ke depan," ujarnya.
Ketua TP PKK Kota Surabaya, Rini Indriyani menyampaikan, TP PKK Surabaya siap mendukung penuh upaya Eri yang menargetkan nol kasus balita stunting dalam tiga bulan ke depan. Ia pun mengaku optimistis angka stunting dalam tiga bulan ke depan dapat turun signifikan. Apalagi, dari hasil evaluasi penanganan pada triwulan sebelumnya, angka balita stunting di Kota Surabaya turun signifikan.
"Alhamdulillah kita data pertama ada 5.727, tapi dalam tiga bulan kita bisa turun menjadi 1.785. Insya Allah ke depan setelah tiga bulan, kita juga bisa turun lagi dari jumlah 1.785," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
