REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Pemkab Sleman, DIY, menerima audiensi Asosiasi Jip Wisata Lereng Merapi (AJWLM). Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, mendukung penguatan kelembagaan kepada AJWLM untuk mewujudkan wisata jip yang aman (zero accident) di Sleman.
Danang memberi apresiasi terhadap langkah AJWLM yang saat ini terus melakukan penguatan kelembagaan. Mulai membentuk Dewan Pengawas atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang merupakan salah dua langkah yang perlu diapresiasi.
"Tentu kami mengapresiasi langkah AJWLM untuk mewujudkan zero accident dengan melakukan penguatan kelembagaan yang nantinya mempermudah koordinasi dengan pemerintah daerah terkait hal-hal apapun," kata Danang, Selasa (14/12).
Danang menyebutkan, untuk merealisasikan upaya-upaya dalam penguatan kelembagaan AJWLM perlu melaksanakan evaluasi dan koordinasi lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait. Mulai dari Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, maupun Polres Sleman.
Ia berpendapat, koordinasi itu penting agar dalam implementasinya tetap mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam memberi keamanan bagi wisatawan. Penguatan kelembagaan tentu kembali lagi ke kelembagaan internal itu sendiri.
"Pengawas internal perlu difungsikan lagi, sehingga tidak hanya lingkup teknis namun juga bagi sumber daya manusianya," ujar Danang.
Selain arahan wabup, kegiatan ini diisi koordinasi secara langsung antara AJWLM dengan perwakilan masing-masing dinas. Hal ini untuk menyesuaikan ketentuan yang telah ditetapkan baik terkait teknis maupun menyangkut peningkatan kualitas SDM.
Sebelumnya, kasus pemaksaan sewa jip sempat menuai sorotan dan mencoreng wisata lereng Merapi. Kasus itu mencuat di media sosial hampir berbarengan kasus-kasus lain yang mencoreng wisata DIY seperti pedagang yang mematok harga selangit.
Apalagi, kasus-kasus seperti itu bukan kali pertama terjadi. Walau pelakunya merupakan oknum-oknum, kejadian yang lagi-lagi terulang membuat seakan tidak cukup efek jera yang diberi dan mencoreng tidak cuma wisata Sleman, tapi DIY.
Kabid Pengembangan Destinasi Wisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Aris Herbandang mengatakan, pemaksaan sewa jip ini baru beberapa hari terjadi. Karenanya, dampak ke kunjungan belum bisa diukur.
"Yang jelas, dampak terhadap image destinasi di lereng Merapi tentu terdampak, ini yang akan kita tindak lanjuti lewat pembinaan, mengingatkan goals bersama agar pariwisata di lereng Merapi ini bisa bangkit," kata Bandang.
Ia menekankan, kebangkitan wisata itu merupakan tanggung jawab kolektif. Jadi, semua elemen yang ada harus mengambil peran, termasuk menjaga agar kejadian seperti pemaksaan kepada wisatawan agar menyewa jip tidak terulang kembali.
Terlebih, ia mengungkapkan, selama libur Lebaran kemarin sebenarnya kunjungan wisata ke sekitar lereng Merapi sudah cukup tinggi. Karenanya, pengulangan kejadian ini akan disikapi, termasuk oleh pengampu-pengampu wilayah tersebut.
"Kita akan menindak lanjuti kembali dengan penguatan SDM di kawasan wisata tersebut untuk mempunyai tujuan yang sama, tataran aturan yang sama terkait untung dan rugi jika terjadi pemaksaan kehendak seperti itu," ujarnya.
Soal pembinaan sumber daya manusia, sebenarnya sudah terus dilakukan, bahkan sebelum destinasi wisata dibuka kembali. Maka itu, jika ada oknum-oknum yang memaksa tidak bisa juga dipukul rata kepada semua pelaku usaha jip di Merapi.
Bagi wisatawan yang mengalami kejadian seperti itu bisa melaporkan ke Lapor Sleman karena laporan yang masuk akan didistribusikan ke OPD, termasuk Dispar Sleman. Dispar Sleman juga melakukan monitoring media.
"Artinya, semua informasi itu bisa masuk ke kami lewat Lapor Sleman, media sosial atau media massa," kata Bandang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
