REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA -- Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berjanji bakal bergerak cepat menyalurkan bantuan sosial yang disalurkan Kementerian Sosial. Eri juga berjanji bakal mempermudah masyarakat dalam memperoleh haknya tersebut. Sejumlah langkah langsung diambil Eri Cahyadi untuk memfasilitasi penyaluran bansos dari Kemensos.
Pertama, menyediakan tempat penyaluran bantuan terpusat. Menurutnya, dengan tempat bantuan yang terpusat, semua proses bisa langsung terintegrasi. Begitupun ketika ada masalah, bisa langsung dicari solusinya.
"Pemkot bergerak cepat memfasilitasi warga agar mudah mendapatkan bantuan, tanpa ribet sesuai arahan Ibu Risma. Besok (pembagian bantuan) akan saya letakkan di Gelora Pancasila, maksimal hari Rabu (29/12) harus sudah tersalurkan semua," kata Eri di Surabaya, Senin (27/12).
Langkah selanjutnya, lanjut Eri, pihaknya bakal memfasilitasi transportasi warga penerima bantuan dari kelurahan masing-masing menuju tempat penyaluran bantuan. Eri mengaku telah menginstruksikan camat dan lurah untuk memfasilitasi warga yang datang ke Gelora Pancasila dengan menggunakan mobil atau bus.
Langkah ketiga yang diambil Eri adalah memfasilitasi semua proses sinkronisasi data penerima bantuan. “Data pemerintah kota saya minta ke tim untuk disinkronkan. Pemkot bergerak sekuat tenaga agar proses verifikasi berjalan cepat. Misal Himbara butuh bantuan untuk segera validasi, Pemkot siap support penuh,” ujarnya.
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengingatkan Pemkot Surabaya untui segera merealisasikan pendiatribusian bantuan sosial sebelum tahun berakhir. Ia pun meminta Eri menyiapkan tempat penyaluran Bansos terpusat agar bisa selesai dalam dua hari. Risma mengingatkan, warga memang harus dipermudah untuk bisa segera mencairkan bantuan dari pemerintah. Termasuk untuk mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
"Karena waktu juga sudah tidak ada, kalau orang tidak mampu membutuhkan biaya transportasi dan itu juga berat bagi mereka. Jadi saya minta, langsung transaksi manual," kata Risma.
Risma mengatakan, meskipun warga belum menerima KKS dan data warga tersebut tersinkronisasi dengan data dari Kementerian Sosial, maka pihak bank harus tetap mencairkan bantuan. Sebab, pihaknya telah melakukan penertiban data dan hasilnya banyak nama usulan baru yang belum memiliki KKS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
