Demokrasi Saat Ini Dinilai Menyimpang dari Pancasila

Rep: my40/ Red: Fernan Rahadi

Diskusi Konsolidasi Demokrasi dan Penguatan Ideologi Pancasila yang digelar Fisipol UGM dan MPR RI di Ballroom Novotel Suites, Kamis (30/12).
Diskusi Konsolidasi Demokrasi dan Penguatan Ideologi Pancasila yang digelar Fisipol UGM dan MPR RI di Ballroom Novotel Suites, Kamis (30/12). | Foto: ugm.ac.id

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Demokrasi seharusnya memperkuat pemahaman dan pelaksanaan Pancasila. Namun yang terjadi saat ini justru sebaliknya. 

"Sistem demokrasi saat ini menyimpang dari Pancasila dan bahkan mempertanyakan Pancasila," tutur Ketua Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI), Djarot Saiful Hidayat, saat berbicara dalam diskusi bertajuk "Konsolidasi Demokrasi dan Penguatan Ideologi Pancasila" di Ballroom Novotel Hotel Yogyakarta, Kamis (30/12).

Menurut Djarot, demokrasi yang dikembangkan bangsa Indonesia mestinya berakar dari kepribadian bangsa. Sebab, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang komunal dengan karakter gotong royong. 

Lebih lanjut, Djarot mengusulkan empat cara yang dapat dilakukan untuk memperbaiki demokrasi. Pertama, penyederhanaan pemilu. Kedua, penyederhanaan dan penguatan partai politik melalui parliamentary threshold dan presidential threshold. Ketiga, reformasi birokrasi dengan mewujudkan aparatur sipil negara yang bebas dari politik kepartaian. Keempat, penguatan parpol dalam pendidikan politik untuk para kader.

Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah, menjelaskan adanya berbagai ancaman yang menghadang ideologi Pancasila saat ini. Menurutnya, di tengah arus disrupsi dan globalisasi, konsep ideologi Pancasila terkadang dianggap usang oleh sejumlah golongan. 

Ahmad menjelaskan tentang perilaku sebagian masyarakat Indonesia yang terpengaruh sistem demokrasi liberal. Padahal, menurut Ahmad, demokrasi Indonesia tidak perlu identik dengan demokrasi yang dijalankan bangsa lain.  "Demokrasi Indonesia harus diisi dengan jiwa dan kepribadian kita sendiri," kata Ahmad.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) UGM, Wawan Mas’udi, menjelaskan diskusi yang digelar Fisipol UGM bekerja sama dengan MPR RI ini bertujuan untuk mengkaji persoalan demokrasi di Indonesia. Menurut Wawan, aspek substantif yakni ideologi Pancasila penting diperhatikan ketika membicarakan demokrasi. 

"Demokrasi harus mengandung unsur hak asasi dan menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan," kata Wawan.

 

 

Terkait


Temui Ketua MPR, GMKI: Nilai Pancasila Harus Terus Ditanamkan

Erdogan: Media Sosial Ancaman Bagi Demokrasi

BDF ke-14 Dibuka, Retno: Demokrasi untuk Pemulihan

‘Demokrasi Bukan untuk Lahirkan Cebong-Kampret’

Sri Mulyani: Korupsi Merusak Ekonomi dan Demokrasi

Republika Digital Ecosystem

Kontak Info

Republika Perwakilan DIY, Jawa Tengah & Jawa Timur. Jalan Perahu nomor 4 Kotabaru, Yogyakarta

Phone: +6274566028 (redaksi), +6274544972 (iklan & sirkulasi) , +6274541582 (fax),+628133426333 (layanan pelanggan)

yogya@republika.co.id

Ikuti

× Image
Light Dark