REPUBLIKA.CO.ID,BANTUL -- Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, memprogramkan pelatihan-pelatihan peningkatan keterampilan usaha bagi warga miskin sebagai upaya menanggulangi kemiskinan.
"Kemiskinan itu juga menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM), maka pelatihan-pelatihan yang diampu OPD-OPD (organisasi perangkat daerah) ini harus menyasar kepada orang-orang miskin," kata Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, usai rapat Konsolidasi Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2022 di Bantul, Rabu (12/1/2022).
Menurut dia, orang yang mempunyai keahlian yang baik dan mempunyai latar pendidikan yang memadai itu berpotensi atau berpeluang untuk lebih cepat keluar atau mentas dari kemiskinan. "Rata-rata data orang miskin itu lulusan sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah dasar (SD), dan berarti soal pengembangan SDM ini yang harus menjadi salah satu upaya kami di dalam menanggulangi kemiskinan," katanya.
Dia mengatakan, salah satu caranya, misalnya dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah (UKM) dan Perindustrian Bantul mengadakan pelatihan finishing mebel, maka perserta yang mengikuti harus difokuskan terhadap warga miskin.
"Peserta pelatihan itu setidaknya sekian persen, atau lebih dari 50 persen adalah warga miskin. Apalagi di Bantul sudah ada aplikasi data kemiskinan sesuai by name by address, sehingga tinggal klik datanya," katanya.
Bupati mengatakan program penanggulangan kemiskinan dan pemulihan ekonomi pada tahun 2022 menjadi prioritas bagi semua OPD, mengingat setelah pandemi COVID-19, pada akhir 2021 terjadi peningkatan angka kemiskinan di Bantul yang signifikan, yakni 14,04 persen dari sebelumnya 12,5 persen.
"Untuk itu, program kegiatan yang ada di OPD-OPD, khususnya OPD rumpun ekonomi, seperti pertanian, pariwisata, perindustrian, kelautan perikanan, tenaga kerja itu harus mendasarkan pada data kemiskinan. Lokusnya kantong-kantong kemiskinan dengan sasaran warga miskin," katanya.
Sementara, Wakil Bupati Bantul Joko B Purnomo mengharapkan agar OPD rumpun ekonomi tersebut melakukan koordinasi dengan para camat dan kepala desa apabila ada program penanggulangan kemiskinan, agar komponen makanan dapat dimasukkan dalam program tersebut.
"Karena komponen makanan masuk ke dalam indikator yang menyebabkan angka kemiskinan naik. Sebab, kebutuhan kalori dari individu masyarakat kita belum bisa memenuhi 2.100 kalori per hari per individu," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
