REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta menyebut masih ada beberapa masalah yang timbul menyangkut dengan relokasi pedagang kaki lima (PKL) Malioboro. Kepala Divisi Penelitian LBH Yogyakarta, Era Hareva Pasarua mengatakan, ada dugaan ancaman kepada pedagang kaki lima (PKL) yang masih meminta untuk dilakukannya penundaan relokasi.
"Ketika masih ada PKL yang minta penundaan sampai setelah lebaran, itu mereka dapat ancaman kalau nama mereka tidak boleh ikut pengundian lapak (di tempat yang baru)," kata Era kepada Republika melalui sambungan telepon, Kamis (27/1).
Ancaman ini diduga didapatkan oleh PKL dari paguyuban pedagang itu sendiri. Namun, pihaknya masih terus menelusuri terkait permasalahan tersebut.
"Masih kami telusuri itu ancamannya berupa apa, dilakukan kepada siapa saja, berapa yang mengalami ancaman. Hari ini masih kami telusuri," ujar Era.
Pemerintah Daerah (Pemda) DIY sudah membulatkan keputusan untuk tetap melakukan relokasi PKL di sepanjang Malioboro pada awal Februari 2022. Setidaknya sudah terdata sebanyak 1.838 PKL yang dipindahkan ke dua lokasi yakni Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2.
Mendekati proses relokasi, Era menuturkan, masih banyak permasalahan lain yang dihadapkan oleh PKL maupun pihak lain yang terdampak relokasi. Termasuk dengan data PKL yang belum terakomodasi seluruhnya.
LBH Yogyakarta pun hingga saat ini masih banyak menerima pengaduan. Bahkan, kata Era, ada data PKL yang tidak masuk dalam sistem pengundian untuk menentukan titik lapak di lokasi baru.
"Ada banyak data dari PKL yang kemungkinan besar tidak bisa ikut pengundian lapak. Kami menyayangkan hal itu, kok dalam jangka waktu yang pendek ini masih ada permasalahan seperti itu," jelasnya.
Untuk itu, pihaknya berencana akan menemui Pemda DIY untuk meminta penjelasan terkait pendataan ini. Diharapkan, seluruh PKL sudah terakomodasi disaat proses relokasi nanti mulai dilakukan.
"Jangan sampai PKL yang tidak bisa ikut pengundian itu benar-benar tidak ikut pengundian, data-data PKL yang ada di lapangan semua harus bisa ikut pengundian lapak," katanya menambahkan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji sudah mengatakan bahwa pendataan seluruh PKL yang akan direlokasi sudah selesai dilakukan. Total data PKL yang masuk, kata Aji, mencapai 1.838 PKL.
"Terima kasih kepada PKL yang sampai hari ini sudah mendukung dan siap untuk relokasi karena sudah mendaftar, (yang mendaftar) alhamdulillah sudah 100 persen," kata Aji usai audiensi terkait relokasi PKL Malioboro di Gedung DPRD DIY, Yogyakarta, Rabu (26/1).
Pihaknya menargetkan seluruh PKL sudah dipindah ke lokasi baru pada pertengahan Februari. Di Teras Malioboro 1 dapat menampung lebih dari 800 PKL dan di Teras Malioboro dapat menampung sekitar seribu lebih PKL.
"Pemindahan (PKL) ya hitungannya awal Februari kita mulai geser, sehingga target kita pertengahan Februari sudah selesai, Malioboro sudah bersih," ujarnya.
Terkait dengan sistem pengundian, juga sudah disepakati bersama dengan paguyuban-paguyuban pedagang. Penentuan lokasi PKL ini berdasarkan undian yang akan dilakukan sendiri oleh masing-masing paguyuban pedagang.
Namun, pengundiannya tetap didampingi dari pemerintah. Aji menuturkan, pengundian penentuan lokasi yang akan ditempatkan PKL ini dilakukan sekitar dua hari kedepan.
"Kami hadir disitu untuk (menyaksikan) undian kalau ada sesuatu (masalah) untuk ditengahi. Undian dilakukan oleh teman-teman PKL sendiri, ini lebih objektif dari pada kami yang melakukan undian," jelas Aji.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
