REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengharapkan seluruh kabupaten/kota di provinsi itu memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk mempermudah masyarakat dalam hal mengakses layanan pemerintah.
"Keberadaan MPP ini sebagai bagian dari inovasi dan kreativitas daerah dalam memudahkan perizinan sesuai regulasi, serta kondusivitas wilayah yang selalu terjaga," ujarnya saat meresmikan MPP di Kabupaten Tuban, Kamis (10/2/2022).
Khofifah mengatakan keberadaan MPP dapat menjadi jawaban atas tuntutan masyarakat yang menginginkan kemudahan, kecepatan dan transparansi dalam proses perizinan serta sejumlah layanan lainnya.
"Saya harap daerah lain bisa segera mencontoh atau meniru keberadaan MPP ini. Pakai skema amati, tiru, modifikasi layanan. Yang penting tujuannya memberi kemudahan layanan masyarakat. Kasihan masyarakat kalau harus muter-muter untuk mengurus dokumen atau perizinan, belum lagi waktu dan transportnya. Kalau ada dalam satu gedung tentu masyarakat akan sangat diuntungkan," tambah dia.
Gubernur Khofifah menyebut MPP Kabupaten Tuban merupakan yang ke-51 di Indonesia dan ke-10 di Jawa Timur. Total, terdapat 55 layanan organisasi pemerintah daerah dan 64 organisasi vertikal lainnya dari 25 instansi di dalamnya.
Dengan adanya MPP tersebut, kata dia, masyarakat akan mudah mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan dengan mengandalkan teknologi, di antaranya KTP, akta lahir, KIA maupun layanan dokumen kependudukan lain.
Tak hanya itu, di MPP Tuban juga terdapat layanan perizinan, yakni layanan pembayaran pengurusan pajak, pendaftaran BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan, Perbankan dan Kementerian Agama.
Selain itu, ada salah satu fasilitas yang disediakan bagi masyarakat yang hendak merayakan pernikahan berupa ruangan dengan dekorasi unik.
Sementara itu, peresmian MPP Tuban dibuka Gubernur Khofifah yang didampingi Deputi Pelayan Publik Kemenpan RB Diah Natalisa dan Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky.
Di tempat sama, Bupati Tuban Aditya Halindra menjelaskan pembangunan MPP menggunakan anggaran daerah tahun 2020 hingga 2021, dengan total anggaran Rp45,9 miliar. "Kami berharap ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh masyarakat guna mempermudah perizinan," tutur dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
