'Aksi Polisi Tangani Protes Warga Wadas Berlebihan'

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Fernan Rahadi

Anggota Polisi berjaga saat warga yang sempat ditahan tiba di halaman masjid Desa Wadas, Bener, Purworejo, Jawa Tengah, Rabu (9/2/2022). Sebanyak 64 warga Desa Wadas dibebaskan oleh pihak kepolisian terkait aksi penolakan pembangunan Bendungan Bener.
Anggota Polisi berjaga saat warga yang sempat ditahan tiba di halaman masjid Desa Wadas, Bener, Purworejo, Jawa Tengah, Rabu (9/2/2022). Sebanyak 64 warga Desa Wadas dibebaskan oleh pihak kepolisian terkait aksi penolakan pembangunan Bendungan Bener. | Foto: Antara/Hendra Nurdiyansyah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum PP Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Eri Roffi menyoroti konflik antara aparat gabungan TNI dan Polri dengan warga di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. GPII menyayangkan ratusan petugas dengan senjata lengkap datang ke Desa Wadas mengejar warga hingga ke hutan dengan anjing pelacak.

"Dari video yang beredar tersebut, sejumlah warga ditangkap dan dipukuli oleh polisi karena menolak pembangunan Proyek Bendungan Bener membutuhkan pasokan batuan andesit sebagai material konstruksi," kata Eri dalam keterangan pers, Sabtu (12/2.

Eri menyayangkan kebutuhan batu untuk proyek Bendungan ini diambil dari Desa Wadas karena dianggap merusak sumber mata air yang jadi penghidupan warga turun-temurun. Menurutnya, tindakan kepolisian dalam penindakan dan penanganan masyarakat tidak sesuai dengan konsep 'PRESISI' sebagaimana arahan Kapolri Sigit Prabowo.

"Itu masyarakat kecil bukan musuh atau teroris, penanganan terlalu berlebihan mengejar sampai ke hutan dengan anjing pelacak seperti penjahat, mereka menyuarakan dan membela sumber kehidupannya," ujar Eri. 

Eri mengingatkan pentingnya dialog guna menyelesaikan permasalahan ini.  "Warga merasa terganggu dirampas hak hidupnya kalau dengan menggunakan cara-cara seperti itu. Harus dengan mediasi damai dan dialog serta musyawarah semua bisa di selesaikan sesuai sila pancasila," lanjut Eri. 

Selain itu, Eri menyinggung perlunya penindakan tegas terhadap Kapolda Jateng dan Kapolres Purworejo atas insiden ini. Ia meyakini ada prosesur penanganan yang tidak sesuai prosedur yang tegas dan terukur. "Ini bukan penanganan tegas dan terukur. Sudah kebablasan namanya," ucap Eri. 

Eri menyarankan kepolisian bisa lakukan upaya soft approach, membangun komunikasi yang lembut dengan upaya sosialisasinya. 

"Cara-cara kekerasan seperti itu mencoreng prestasi pak Sigit yang berupaya keras menjadikan polisi sebagai lembaga yang di percaya publik selama satu tahun terakhir. Kami mendesak Kapolri memecat Kapolda Jawa Tengah dan Kapolres Purworejo yang telah membuat malu Kapolri dan mencoreng citra baik Polri di mata warga di tengah upaya keras Kapolri mereformasi kepolisian," tutur Eri.

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 

Terkait


Ganjar Ajak Dialog Warga Wadas

Alasan Warga Tolak Penambangan di Wadas

Pakar Hukum: Ada Keanehan dalam Konflik di Desa Wadas

GPII: Masyarakat Desa Wadas Bukan Musuh atau Teroris

Penelitian LBH Yogyakarta Kupas Sejarah Penolakan di Desa Wadas

Republika Digital Ecosystem

Kontak Info

Republika Perwakilan DIY, Jawa Tengah & Jawa Timur. Jalan Perahu nomor 4 Kotabaru, Yogyakarta

Phone: +6274566028 (redaksi), +6274544972 (iklan & sirkulasi) , +6274541582 (fax),+628133426333 (layanan pelanggan)

yogya@republika.co.id

Ikuti

× Image
Light Dark