REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Baru-baru ini masyarakat dihebohkan dengan narasi yang mengkontradiksikan antara agama dan budaya. Hal ini membuktikan radikalisme dan terorisme bukan sekedar aksi, tatkala paham ini telah menginfiltrasi ke seluruh lapisan masyarakat tak terkecuali di berbagai lini vital kehidupan bangsa.
Imam Besar Masjid Al Markas Al Islami Makassar, Sulawesi Selatan, KH Muammar Bakry mengutarakan pandangannya terkait ricuh perdebatan kontradiksi antara agama dan budaya. Ia berpendapat kedua hal tersebut bukanlah sesuatu yang pantas dipertentangkan.
"Seharusnya kalau kita memahami esensi dari agama, maka antara budaya dan agama tidak pantas untuk dipertentangkan," ujar KH Muammar Bakry di Makassar, Jumat (25/2/2022).
Ia melanjutkan, bahwasanya agama Islam sendiri khusunya telah menganjurkan dan memerintahkan kepada umat untuk senantiasa menjaga nilai-nilai baik yang hidup di tengah masyarakat, dalam hal ini adat istiadat yang tumbuh ditengah masayarakat.
"Sehingga apa pun budaya dan nilai yang tidak bertentangan dengan nilai agama maka tidak perlu dipertentangkan," katanya.
Pasalnya, dewasa ini pola infiltrasi kelompok radikal kian masif hingga telah menyentuh berbagai lini kehidupan, mulai dari pemerintahan hingga lembaga pendidikan yang mana kerap kali berusaha untuk menghilangkan nilai budaya dan kearifan lokal bangsa ini.
"Ini dikarenakan, ideologi radikalisme menyerang pikiran, sel saraf manusia yang menghasilkan pemikiran yang membenarkan aksi-aksi ke arah manipulasi agama, dan infiltrasi tersebut menjadi bagian dari upaya maksimal mereka, jihad," kata Muammar.
Sehingga, pria yang juga Dekan Fakultas Syariah dan Hukum dari Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar ini, menilai perlu adanya pelibatan banyak komponen untuk mengahalau laju infiltrasi kelompok radikal. Salah satunya melalui penguatan kebijakan Pentahelix yang dicanangkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
"Saya kira semua komponen harus terlibat, semua lini dari semua lapisan masyarakat harus terlibat. Dan kebijakan Pentahelix yang digagas BNPT ini bisa mempersempit ruang bagi pemikiran radikal ini agar tidak tumbuh subur di tengah masayarakat," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
