REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG -- Kabar menggembirakan datang bagi para pelaku UMKM di Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah mengucurkan bantuan angggaran hingga Rp 35 miliar rupiah bagi pengembangan UKM di 35 kabupaten/ kota di Jawa Tengah.
Artinya, setiap kabupaten/ kota di Jawa Tengah bakal menerima bantuan pengembangan UMKM sebesar Rp 1 miliar rupiah. “Secara simbolis, bantuan ini telah kamis serahkan bersamaan dengan peresmian kantor cabang Bank Jateng di Mungkit, Kabupaten Magelang, hari ini,” kata Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Rabu (16/3/2022).
Tercatat enam daerah se-eks karesidenan Kedu yang telah menerima bantuan pengembangan UMKM secara simbolis tersebut. Masing- masing Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Wonosobo, Kebumen, Temanggung dan Kabupaten Purworejo.
Menurut Ganjar, bantuan ini merupakan wujud dari komitmen Pemprov Jawa Tengah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor UMKM di daerahnya. Pemprov Jawa Tengah menggandeng Bank Jateng, untuk memberikan bantuan kepada 35 kabupaten/ kota se- Jawa Tengah ini.
Melalui bantuan ini diharapkan akan mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi di masing- masing daerah sekaligus mengembangkan sektor UMKM. “Dengan begitu, masyarakat tidak hanya mencari pekerjaan, tetapi juga akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan,” katanya.
Gubernur juga menyampaikan, keterlibatan perbankan cukup strategis dalam rangka mendorong pengembangan UMKM. Tidak hanya Bank Jateng, dukungan –yang sebelumnya-- juga diberikan Bank Indonesia dalam memfasilitasi pameran di Jepang manfaatnya masih dapat dirasakan Pelaku UMKM di Jawa Tengah.
“Hingga saat ini. sejumlah UMKM yang pernah ikut pameran di Jepang sudah beberapa kali menerima order ulang untuk produk- produk UMKM Jawa Tengah,” tambahnya.
Di lain pihak, Ganjar juga mengajak seluruh bupati/wali kota untuk menjadi offtaker produk- produk UMKM unggulan di daerahnya . Artinya jika ada kegiatan, maka belanja bisa dilakukan pada pelaku usaha kecil di daerahnya masing- masing.
Terlebih dalam APBD aturannya juga sudah ada, 40 persen dari APBD digunakan untuk pengembangan UMKM. Untuk bisa melakukan hal itu, pendampingan kepada pelaku UMKM harus dilakukan, karena untuk bisa belanja menggunakan anggaran negara itu, harus masuk ke e-katalog.
Pemprov Jawa Tengah sudah punya aplikasi ‘Blankon’, sehingga daerah bisa meniru dengan membuat aplikasi lain untuk mewadahi para pelaku UMKM dapat berjualan. Sehingga UMKM di daerah juga bisa maju.
Bank Jateng lanjut Ganjar juga diminta aktif mendampingi, baik dari pelatihan dan pendampingan akses permodalan serta pengembangan bisnis UMKM. Bahkan pendampingan tersebut juga bisa dilakukan oleh lembaga keuangan yang lain.
“Bank Jateng punya skema permodalan yang banyak, ada kredit lapak, kredit milenial, kredit untuk pelaku usaha kecil yang bisa dimanfaatkan, maka bank lain juga bisa berpartisipasi. “Sesuai perintah Presiden, kita harus berjuang bagaimana caranya ekonomi bangkit,” tandas gubernur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
