Bawaslu Purworejo: Cegah Pelanggaran Sedini Mungkin

Red: Muhammad Fakhruddin

Bawaslu Purworejo: Cegah Pelanggaran Sedini Mungkin (ilustrasi).
Bawaslu Purworejo: Cegah Pelanggaran Sedini Mungkin (ilustrasi). | Foto: republika

REPUBLIKA.CO.ID,PURWOREJO -- Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purworejo Nur Kholiq memandang perlu sedini mungkin melakukan upaya pencegahan pelanggaran pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Hal-hal yang berpotensi sengketa harus diantisipasi sejak dini, khususnya konteks sengketa antarpeserta pemilu.Tidak menutup kemungkinan melibatkan satpol PP, perizinan, kesbangpol, dan Polri," kata Nur Kholiq di Purworejo, Jawa Tengah, Selasa (21/6/2022).

Kholiq menyampaikan hal tersebut pada rapat koordinasi pencegahan dan pemetaan sengketa Pemilu 2024 di Ruang Sidang Nur Hadi Kantor Bawaslu Kabupaten Purworejo. Rapat koordinasi ini, menurut dia, perlu mengingat tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai pada tanggal 14 Juni 2022.

Berkaca pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020, pihaknya memandang penting upaya koordinasi bersama pemangku kepentingan terkait untuk memetakan potensi-potensi sengketa proses pemilu, khususnya menghadapi tahapan terdekat, yakni pendaftaran partai politik dan pencalonan peserta pemilu.

Baca Juga

Bawaslu Kabupaten Purworejo mengundang mitra kerja, di antaranya Kepolisian Resor Purworejo, KPU Kabupaten Purworejo, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP), satpol PP dan damkar, dan badan kesbangpol.

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Purworejo Ali Yafiemenjelaskan bahwa rapat ini menjadi wujud pelaksanaan tugas bawaslu sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yakni upaya pencegahan terhadap sengketa proses pemilu.

Anggota KPU Kabupaten Purworejo Purnomosidi mengatakan bahwa pendaftaran dan verifikasi partai politik berlangsung pada tanggal 29 Juli hingga 13 Desember 2022. Dari 16 partai, tidak semua diverifikasi faktual.

"Partai politik yang diverifikasi faktual hanya partai yang tidak memenuhi 4 persen parliamentary threshold (ambang batas parlemen)," katanya.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 

Terkait


Bawaslu Ajak GAMKI Tingkatkan Literasi Digital Masyarakat

Komisi Informasi Ingatkan Bawaslu-KPU Utamakan Keterbukaan Informasi Pemilu

Bawaslu-Pemkab Bantul Kerja Sama Penguatan Pengawasan Pemilu 2024

Bawaslu Gunung Kidul Mengkaji Pasal Pidana Pemilihan

Bawaslu Purworejo Pastikan Jajaran Siap Awasi Tahapan Pemilu

Republika Digital Ecosystem

Kontak Info

Republika Perwakilan DIY, Jawa Tengah & Jawa Timur. Jalan Perahu nomor 4 Kotabaru, Yogyakarta

Phone: +6274566028 (redaksi), +6274544972 (iklan & sirkulasi) , +6274541582 (fax),+628133426333 (layanan pelanggan)

yogya@republika.co.id

Ikuti

× Image
Light Dark