Jelang Pemilu 2024, Peran Satgas Pangan Diimbau Diperkuat

Red: Fernan Rahadi

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira. | Foto: Republika/Prayogi

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Tantangan ekonomi hingga tahun 2024 mendatang perlu segera diantisipasi sejak dini. Salah satunya adalah masalah stabilitas harga dan pasokan pangan. 

Saat ini berbagai negara tengah menghadapi krisis pangan akibat berlanjutnya perang Rusia-Ukraina, gangguan rantai pasok, cuaca ekstrem, hingga naiknya biaya input pertanian. 

Menurut riset World Economic Forum, saat ini tengah terjadi living cost crisis, atau krisis akibat kenaikan biaya hidup khususnya di negara maju. Tingkat inflasi Indonesia sejauh ini masih berada di level rendah yakni 3,5 persen year on year (yoy), dibandingkan Eropa dan AS yang berada diatas 8 persen. 

"Namun, pemerintah tidak boleh terlena," kata Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, dalam siaran pers yang diterima Republika, Senin (27/6/2022).

Salah satu peran pemerintah yang penting dalam menghadapi ketidakpastian dan tantangan pangan adalah Satuan Tugas (Satgas) Pangan. Fungsi Satgas Pangan sebagai pengawas rantai pasok bahan pangan baik impor maupun pangan yang bersumber di dalam negeri menjadi modal keseriusan pemerintah yang harus didukung.  

"Setiap ada sinyal kenaikan harga pangan, akan muncul risiko penimbunan. Tugas Satgas Pangan sebagai garda terdepan tentu diharapkan bukan saja membongkar praktik penimbunan, tapi juga melakukan upaya pencegahan seperti menghidupkan early warning system (peringatan dini-Red) di titik distribusi yang rawan apabila ada kejanggalan terkait jumlah pasokan maupun harga," kata Bhima.

Bhima menambahkan, pada saat jelang Pemilu 2024 mendatang, dimungkinkan akan muncul potensi-potensi impor bahan pangan. Hal ini perlu diantisipasi dengan memaksimalkan ketugasan satgas pangan secara optimal.

Sejauh ini, kerja-kerja Satgas Pangan perlu mendapatkan dukungan dari seluruh pihak. 

"Perlu diapresiasi upaya Satgas Pangan dalam menangani berbagai kasus pangan, misalnya kasus minyak goreng repacking, hingga kebocoran minyak goreng keluar negeri selama terjadi pelarangan ekspor beberapa waktu lalu.  Satgas Pangan cukup sigap dalam memberantas praktik spekulan pangan, sehingga memberikan shock therapy kepada oknum yang ingin meraup untung berlebih ditengah kenaikan harga pangan. Harapan ke depan Satgas Pangan juga dapat melakukan pengetatan pengawasan khususnya di titik perbatasan," katanya.

Pengawasan impor pangan jelang hajatan pemilu pun selalu menarik perhatian. Selain akurasi data pangan yang wajib dilakukan pemutakhiran secara berkala, pengawasan importir pangan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Pasalnya, impor pangan kerap meningkat menjelang gelaran akbar pemilu. Memang harus diakui beberapa kebutuhan pangan seperti bawang putih, gandum hingga gula masih bergantung pada impor, namun kepatuhan terhadap aturan yang berlaku tidak boleh dikesampingkan.

Ekonom lulusan UGM itu menambahkan, selama Satgas Pangan membantu investigasi atas pelanggaran pada importir yang tidak memiliki izin. "Kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian teknis dengan memberikan sanksi bagi importir nakal, maka masyarakat tidak perlu khawatir atas pengawasan impor pangan," katanya.

Kasus impor bawang putih di mana 48 ribu ton bawang putih tidak memiliki Rekomendasi Impor Produk Holtikultura (RIPH) berhasil dilaporkan dan terdapat sanksi diberikan ke importir, merupakan langkah yang membuat publik percaya terhadap kinerja Satgas Pangan.

Selain impor, pengawasan distribusi pupuk tidak kalah penting. Indeks harga pupuk di tingkat internasional telah naik 188 persen dibandingkan tahun 2021 lalu. Imbas dari konfik Ukraina-Rusia membuat biaya produksi pupuk melonjak signifikan. Sementara anggaran subsidi pupuk tahun 2022 sebesar Rp 25 triliun untuk alokasi sekitar 8,87 juta ton hingga 9,55 juta ton. 

Tentu, menurut Bhima, ketika terjadi keterbatasan anggaran subsidi pupuk, upaya yang bisa dioptimalkan adalah pengawasan distribusi sehingga penyaluran pupuk subsidi bisa lebih tepat sasaran.

"Tentu tugas memperkuat Satgas Pangan harus dibarengi dengan berbagai langkah kebijakan lain seperti menambah alokasi subsidi pangan, hingga penambahan produktivitas lahan dengan bantuan program reforma agraria, pemberian alsintan dan adopsi teknologi," katanya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 

Terkait


LP3ES: Indonesia Butuh Empat Pemilu Lagi untuk Perbaiki Sistem Politik

Mahfud: Banyak Kemajuan Signifikan dalam Persiapan Penyelenggaraan Pemilu 2024

2024 Semakin Dekat, PP GPK Ajak Semua Pihak di PPP Jaga Soliditas

Kadin Pastikan akan Tetap Jadi Mitra Strategis Pemerintah 

Jelang Pemilu 2024, Mendagri Harap TNI Bantu Distribusi Logistik 

Republika Digital Ecosystem

Kontak Info

Republika Perwakilan DIY, Jawa Tengah & Jawa Timur. Jalan Perahu nomor 4 Kotabaru, Yogyakarta

Phone: +6274566028 (redaksi), +6274544972 (iklan & sirkulasi) , +6274541582 (fax),+628133426333 (layanan pelanggan)

yogya@republika.co.id

Ikuti

× Image
Light Dark