Selasa 05 Jul 2022 17:22 WIB

Polri Berkomitmen Melaksanakan Arahan Presiden

Polri juga harus humanis dan bahwa penegakan hukum merupakan ultimum remedium.

Rep: Bowo Pribadi/ Red: Muhammad Fakhruddin
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kiri) bersama istrinya, Siti Atikoh (kedua kiri) berjalan saat menghadiri Upacara HUT Ke-76 Bhayangkara yang dipusatkan di Kampus Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (5/7/2022). Upacara tersebut melibatkan 1.996 perseonel yang terdiri atas unsur Polri, TNI, dan eksponen masyarakat dengan mengusung tema Polri yang Presisi Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural untuk Mewujudkan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh.
Foto: ANTARA/Aji Styawan
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kiri) bersama istrinya, Siti Atikoh (kedua kiri) berjalan saat menghadiri Upacara HUT Ke-76 Bhayangkara yang dipusatkan di Kampus Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (5/7/2022). Upacara tersebut melibatkan 1.996 perseonel yang terdiri atas unsur Polri, TNI, dan eksponen masyarakat dengan mengusung tema Polri yang Presisi Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural untuk Mewujudkan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh.

REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG -- Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berkomitmen melaksanakan arahan serta perintah Presiden RI, Joko Widodo dalam rangka memperkuat perannya sebagai pengayom, pelindung sekaligus pelayan masyarakat.

Dalam hal penegakan hukum dan penjaga keamanan dan ketertiban (kamtibmas), Polri juga harus mengutamakan rasa keadilan masyarakat dan tidak semata- mata mengejar asas kepastian hukum.

Baca Juga

Hal ini ditegaskan Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo menanggapi arahan Presiden RI, Joko Widodo, pada upacara puncak Hari Bhayangkara ke-76, yang digelar di Lapangan Bhayangkara kompleks Akademi Kepolisian (Akpol), Semarang, Selasa (5/6/2022).

Menurutnya, pada prinsipnya jajaran Polri akan melaksanakan apa yang menjadi perintah serta arahan Presiden RI. Di mana Polri harus dekat dengan masyarakat, Polri juga harus humanis dan bahwa penegakan hukum merupakan ultimum remedium.

Dalam melakukan penegakan hukum Polri harus betul- betul memperhatikan rasa keadilan masyarakat, azas kemanfaatan hukum dan jangan semata- mata penegakan hukum hanya mengejar asas kepastian hukum.

Pun demikian dengan komitmen Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). “Karena ini sudah menjadi perintah bapak Presiden, maka Polri akan melaksanakan sesuai dengan arahan tersebut,” tegasnya.

Polri, lanjut Dedi, akan terus membuka ruang komunikasi dengan berbagai pihak. Apabila ada saran, masukan bahkan kritik, Polri akan mendengarkan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kepolisian ke depan.

Sesuai dengan amanat yang disampaikan pimpinan tertinggi Polri, semua anggota Polri –dalam rangka transformasi menuju Polri yang ‘presisi’-- harus dekat dengan masyarakat, harus humanis, harus menggunakan pendekatan yang menjunjung tinggi asas kemanusiaan.

Ini ditekankan dari mulai level polsek, polres, polda dan mabes polri dan perintahnya juga harus sama dalam rangka untuk memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Maka, Polri akan melakukan penegakan hukum secara profesional dan juga bersama komponen masyarakat maupun komponen bangsa memelihara kamtibmas. Polri juga terus menjaga agar Indonesia tangguh, Indonesia tetap tumbuh dan Indonesia maju.

Maka, lanjutnya, pada kesempatann yang baik (momentum HUT Bhayangkara k-76) ini, Polri juga menyampaikan terimakasih serta apresiasi yang setinggi- tingginya kepada seluruh komponen masyarakat Indonesia.

Termasuk kepada Presiden, kementreian dan lembaga negara, pemerintah daerah, tokoh masyarakat/ tokoh agama serta pihak terkait lainnya yang terus bersinergi dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

“Selain itu juga telah bersinergi dalam rangkamenjaga dan  mempertahankan kedaulatan bangsa dan bersama- sama saling meninkatkan sinergitas dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045,” tandas Dedi.

Seperti diketahui, Presiden RI Joko Widodo dalam amanat upacara puncak Hari Bhayangkara ke-67 mengingatkn bahwa rasa keadilan dan kemanfaatan hukum harus dirasakan oleh masyarakat.

Polri harus mengedepankan upaya pencegahan dalam menjaga kamtibmas. Berbagai tindakan pemolisian harus dilakukan dengan cara- cara yang humanis, namun tetap tegas ketika diperlukan.

“Jadikan penegakan hukum sebagai upaya terakhir, selain harus taat prosedur dan menjunjung tinggi nilai- nilai hak asasi manusia (HAM),” tandas Presiden Joko Widodo.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement