Ratusan Petani Rawapening Kembali Tagih Pemenuhan Tuntutan

Rep: Bowo Pribadi/ Red: Fernan Rahadi

  Petani Rawapening yang tergabung dalam Forum Petani Rawa Pening Bersatu (FPRPB) menggelar upacara bendera memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-76 di atas lahan pertanian mereka yangvtergenang elevasi air danau Rawapening, di Desa Bejalen, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Selasa (17/8).
Petani Rawapening yang tergabung dalam Forum Petani Rawa Pening Bersatu (FPRPB) menggelar upacara bendera memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-76 di atas lahan pertanian mereka yangvtergenang elevasi air danau Rawapening, di Desa Bejalen, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Selasa (17/8). | Foto: Republika/bowo pribadi

REPUBLIKA.CO.ID, UNGARAN -- Ratusan warga dari beberapa kecamatan yang ada di sekitar danau Rawapening, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah kembali menagih beberapa tuntutan yang belum dipenuhi, terkait problem lahan pertanian yang tergenang elevasi danau alam ini.

Mereka merupakan para petani dari berbagai desa yang tergabung dalam Forum Petani Rawa Pening Bersatu (FPRPB) yang tidak dapat bercocok tanam akibat lahan pertaniannya tergenang air, dampak proyek nasional revitalisasi danau Rawapening dalam tiga tahun terakhir.

Ketua FPRPB, Suwestiyono mengungkapkan, setidaknya ada tiga tuntutan petani yang belum dipenuhi,  terkait dengan dampak revitalisasi danau Rawapening ini.

Pertama soal ganti rugi garapan sawah yang tidak bisa ditanami selama kurang lebih 3 tahun akibat pelaksanaan rvitalisasi Rawapening, untuk pembersihan gulma enceng gondok yang dilaksanakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juwana bersama Kodam IV/Diponegoro.

Para nelayan di bibir danau Rawapening dapat kembali mencari nafkah (mencari ikan) di danau Rawapening dengan menggunakan alat tangkap branjang, budidaya karamba dan lain- lainya.

Yang ketiga adalah tuntutan pencabutan/revisi Keputusan Menteri PUPR No 365/KPTS/M/2020 yang telah menetapkan garis sempadan danau Rawapening yang berjarak 50 meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi dengan elevasi 463,30.

“Terkait dengan keputusan Menteri PUPR ini juga tak kelah meresahkan bagi warga yang ada di pinggiran danau Rawapening,” jelasnya.

Suwestiyono juga menyampaikan, langkah FPRPB ini dilakukan setelah beberapa kali upaya permohonan para petani agar bisa beraudiensi dengan Gubernur Jawa Tengah sampai dengan hari ini tidak direspons.

Menurutnya, FPRPB setidaknya sudah tiga kali melayangkan surat permohonan audiensi kepada Gubernur Jawa tengah sebanyak tiga kali. Antara lain pada tanggal 22 Mei 2022dan terakhir pada 17 Juni 2022.

“Maka perwakilan para petani FPRPB juga akan mendatangi kantor Gubernur Jawa Tengah di Kota Semarang untuk memastikan apakah para petani akan diterima atau tidak,” katanya.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 

Terkait


Jasad Pria Asal Wonogiri Ditemukan Mengambang di Danau Rawapening

Dorong Kebangkitan Wisata, DTW Bukit Cinta Tambah Wahana Jetski dan Speedboat

Status Lahan di Sekitar Danau Rawapening Bakal Dipetakan Lagi

Bupati Semarang: Status Lahan di Sekitar Danau Rawapening Dipetakan Lagi

Setelah Hampir Tiga Tahun, Pintu Air Tuntang Dibuka

Republika Digital Ecosystem

Kontak Info

Republika Perwakilan DIY, Jawa Tengah & Jawa Timur. Jalan Perahu nomor 4 Kotabaru, Yogyakarta

Phone: +6274566028 (redaksi), +6274544972 (iklan & sirkulasi) , +6274541582 (fax),+628133426333 (layanan pelanggan)

yogya@republika.co.id

Ikuti

× Image
Light Dark