REPUBLIKA.CO.ID,PURBALINGGA -- Pemkab Purbalingga tengah berupaya menekan Angka Kematian Ibu/Bayi (AKI/AKB) yang masih tinggi di tahun 2022. Salah satu upaya besar yang dilakukan yakni pembentukan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) di rumah sakit.
Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Purbalingga, tahun 2021 masih ada 27 kasus kematian ibu, dan tahun 2022 sudah ada 6 kasus. Sedangkan kematian bayi tahun 2021 ada 137 kasus dan tahun 2022 sudah ada 54 kasus.
Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi meminta kepada Dinkes Purbalingga untuk mengevaluasi Angka Kematian Ibu/Bayi (AKI/AKB). Berdasarkan audit maternal perinatal yang dilakukan Dinkes, AKI/AKB di Purbalingga ternyata bisa dicegah salah satunya dengan meningkatkan respon pelayanan.
"Ternyata AKI/AKB di Purbalingga 70 persen bisa dicegah. Jadi harusnya ada penanganan yang lebih baik dalam mencegahnya, ini menjadi evaluasi kita bersama," kata Bupati dalam acara percepatan penurunan AKI - AKB, di Pendopo Dipokusumo, Purbalingga, Rabu (10/8/2022).
Hasil audit juga menunjukan adanya respon time di rumah sakit yang melebihi 30 menit. Data kematian ibu Purbalingga tahun 2021 juga menunjukan dari 27 ibu meninggal, sebanyak 25 diantaranya meninggal di RS. Bupati meminta agar hulu sampai hilir tenaga pelayanan persalinan harus berbenah diri.
"Ini harus dievaluasi, Pak. Karena ini menyangkut hidup matinya orang," ujarnya kepada para jajaran Dinkes, RSUD, RS Swasta dan para dokter Obgyn.
Menurut Bupati, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah meningkatkan kualitas pelayanan serta sarana dan prasarana kesehatan. Kabupaten Purbalingga juga dituntut memiliki rumah sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK). Hal ini karena sebagian besar kasus-kasus terjadi di hilir atau rumah sakit.
"RSUD Goeteng sedang berprogres (jadi PONEK-red), demikian juga (RSIA) Ummu Hani. Nah saya minta RSUD juga harus jadi prioritas, termasuk RSUD Panti Nugroho yang dikhususkan sebagai rumah sakit ibu dan anak, kalau tidak punya PONEK malu-maluin," katanya.
Tak hanya di hilir (RS), Bupati juga menyoroti hulu pelayanan persalinan, yakni Puskesmas. Tercatat, dari 22 puskesmas yang ada saat ini sudah ada 13 puskesmas sudah mampu persalinan, 5 diantaranya sudah Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED). Namun masih ada 4 puskesmas yang belum mampu melayani persalinan.
"Harapannya 22 puskesmas ini kalau tidak PONED minimal bisa mampu melayani persalinan," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinkes Kabupaten Purbalingga, dr Jusi Febrianto MPH mengungkapkan pihaknya sudah menempuh berbagai langkah untuk menekan AKI - AKB. Pertama, menggandeng Tim PONEK dari RSUD Margono Soekarjo untuk memberi pendampingan, dan pendampingan Puskesmas PONED oleh Tim PONED Dinkes.
Kemudian, pihaknya sudah menyelenggarakan berbagai pelatihan khusus ke Puskesmas. Diantaranya kegawatdaruratan maternal neonatal bagi bidan, blended learning bagi dokter dan bidan puskesmas, serta on job training USG bagi dokter puskesmas.
"Kita juga sudah melakukan pengadaan USG 14 unit untuk puskesmas, sehingga harapannya deteksi dini di puskesmas bisa dilaksanakan," kata dr. Jusi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
