REPUBLIKA.CO.ID,SOLO -- Beberapa langkah taktis perlu dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) tanggapi dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada harga pangan di kota Solo. Hal tersebut disampaikan ekonom sekaligus guru besar Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Anton Agus Setyawan, Rabu (7/9/2022).
Anton mengatakan bahwa timbul kekhawatiran akan kenaikan harga BBM berdampak secara signifikan pada harga pangan. Oleh karena itu, ia mengatakan diperlukan mitigasi inflasi dari Pemkot untuk meminimalisir dampak inflasi.
“Saya khawatirkan nanti kalau kenaikan BBM ini kontribusinya pada harga pangan juga mengalami kenaikan. Nanti mitigasinya seperti apa?” katanya, ketika dihubungi Selasa (7/9/2022).
Anton menjelaskan bahwa pemerintah harus menganalisis faktor yang memicu terjadinya inflasinya. Apakah murni hanya kontribusi dari naiknya BBM atau adanya penimbunan produk oleh beberapa pihak.
“Kenaikan produk tersebut biar dikira karena harga BBM ternyata karena kelangkaan. Bisa jadi karena faktor distribusi ini yang harus diantisipasi (Pemkot). Namun, untuk mencegah hal tersebut terjadi pemerintahan mempunyai instrumen,” katanya.
Instrumen Pemkot tersebut adalah Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang melakukan pengawasan, identifikasi terus menerus bagaimana ketersediaan barang tersebut di pasaran. Disini Anton menjelaskan seberapa pentingnya peran TPID Kota Solo dalam mengawasi lajur distribusi.
Namun, Anton juga yakin bahwa kota Solo mempunyai kemampuan untuk pengawasan rantai distribusi. Pasalnya antara pemangku kepentingan di Kota Solo telah bersinergi dengan baik.
“Saya yakin Pemkot Solo mempunyai kemampuan untuk itu. Nanti TPIDnya kerjasama dengan beberapa dinas dan kantor bank BI juga sudah terjalin dengan baik, jadi seharusnya bisa,” terangnya.
Anton menjelaskan bahwa Solo mempunyai beberapa tidak kumpul komoditas. Salah satunya titik simpulnya adalah pasar Legi.
“Ini peran TPID untuk mengawasi distribusi sangat krusial, jadi nanti akan terlihat seberapa efektif kinerja TPID jika terjadi masalah terhadap rantai distribusi. Tapi kita harus melihat kedepan bagaimana terkait inflasinya,” pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
