Ribuan Mahasiswa Aksi Tolak Kenaikan Harga BBM di DPRD Kota Solo

Rep: C02/ Red: Muhammad Fakhruddin

Ribuan Mahasiswa Aksi Tolak Kenaikan Harga BBM di DPRD Kota Solo (ilustrasi).
Ribuan Mahasiswa Aksi Tolak Kenaikan Harga BBM di DPRD Kota Solo (ilustrasi). | Foto: Republika/Bayu Adji P

REPUBLIKA.CO.ID,SOLO -- Ribuan massa aksi mahasiswa lakukan aksi di depan gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Solo, Kamis (8/9/2022) siang. Aksi tersebut bertujuan untuk menolak adanya kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Aksi diawali dengan pembacaan sumpah mahasiswa oleh orator dari massa aksi mahasiswa. Selain itu mereka juga menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk menyindir, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI).

Kami mahasiswa indonesia bersumpah

Bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan

Baca Juga

Kami mahasiswa Indonesia bersumpah 

Berbangsa satu, Bangsa yang gandrung akan keadilan

Kami mahasiswa Indonesia bersumpah

Berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan.

Setelah pembacaan sumpah mahasiswa, para massa aksi kemudian melanjutkan dengan  yel-yel. Kemudian mereka membacakan tuntutan aksi.

Naik naik BBM naik 

naik tinggi sekali

Naik naik BBm naik 

Naik tinggi sekali 

Kiri kanan kulihat semua 

banyak rakyat sengsara

Kiri kaan kulihat semua

banyak rakyat sengsara

Pihak massa aksi mengatakan bahwa mereka memberikan empat tuntutan. Pertama menolak harga BBM bersubsidi. BBM bersubsidi naik akan membawa kenaikan harga pangan yang dapat menyengsarakan rakyat kecil. Kedua, meminta pemerintah menyediakan dan mengendalikan harga bahan pokok.

Selanjutnya, ketiga menunda proyek strategi nasional. Keempat menuntut pemerintah merevisi pasal-pasal karet dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKHUP).

Koordinator Aksi, Addien Syam mengatakan mahasiswa meminta pemerintah untuk segera menurunkan harga BBM dalam waktu 2x24 jam. Sebab BBM menjadi tolak ukur harga dari seluruh komoditas.  

"Meski tidak sepenuhnya turun, minimal ada pengurangan," katanya usai aksi, Kamis (8/9/2022). 

Menurut Addien, subsidi yang diberikan pemerintah pasca kenaikan harga BBM bukanlah solusi. Sebab, jika mengacu pada Upah Minimum Regional (UMR) di Solo, subsidi tersebut tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga dengan 2 anak. 

"Kalau mengacu pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), keluarga dengan 2 anak itu tidak bisa untuk mencapai kesejahteraan dengan gaji UMR ditambah dengan kenaikan harga BBM," jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, pihak DPRD mengatakan bahwa dalam kesempatan siang hari ini, mahasiswa yang di kota Solo dan Sukoharjo menyampaikan aspirasi berkaitan dengan kenaikan BBM. Pihak DPRD juga mengatakan akan segera menindaklanjuti apa yang jadi keinginan mahasiswa. Hasilnya pihak DPRD dan perwakilan mahasiswa menandatangani kesepakatan.

“Ini akan kami teruskan ke DPR RI dan Presiden,” pungkas Budi Prasetyo Ketua DPRD Kota Solo, Kamis (8/9/2022).

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 

Terkait


Imbas Harga BBM Naik, Dishub DKI: Tarif Angkot Diusulkan Rp 6.000

Polresta Bogor Bagikan Bantuan Sembako Bagi Warga Terdampak Kenaikan BBM

Tarif Ojol Ikut Naik Menyusul Kenaikan Harga BBM

PKS Jawa Tengah Bersikukuh Menolak Kenaikan Harga BBM

104 Ribu Keluarga di Lombok Timur Terima BLT BBM

Republika Digital Ecosystem

Kontak Info

Republika Perwakilan DIY, Jawa Tengah & Jawa Timur. Jalan Perahu nomor 4 Kotabaru, Yogyakarta

Phone: +6274566028 (redaksi), +6274544972 (iklan & sirkulasi) , +6274541582 (fax),+628133426333 (layanan pelanggan)

[email protected]

Ikuti

× Image
Light Dark