REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah masih memiliki waktu dua hari untuk membahas sebelum akhirnya memutuskan anggaran bantuan sosial dan bantuan kepada kabupaten/kota.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan rancangan perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2022 diprioritaskan untuk bantuan sosial dan bantuan kepada kabupaten/kota.
Hal ini untuk merespons instruksi Pemerintah agar daerah turut bergotong royong dalam pengendalian inflasi dampak kebijakan kenaikan harga BBM yang telah diberlakukanper 3 September 2022 lalu.
Khususnya untuk beberapa sektor yang dinilai sangat terdampak atas kenaikan BBM, seperti sektor pertanian- perikanan dan sektor transportasi, serta dalam menanggulangi bertambahnya angka kemiskinan.
"Dari eksekutif maupun legislatif masih ada waktu sampai hari Selasa sebelum diputuskan. Saya berharap kawan- kawan bisa mengoptimalkan pembahasan sebelum memutuskan," ungkap Ganjar, usai memberikan penjelasan atas Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2022 dan Nota Keuangannya dalam rapat paripurna di gedung DPRD, Jumat (23/9).
Dalam rapat paripurna ini, Ganjar menjelaskan tiga hal yang mendapatkan prioritas Pemprov Jawa Tengah pada APBD Perubahan 2022. Pertama, terkait dampak penyesuaian harga BBM harus disikapi dengan bijak sehingga pengalihan subsidi BBM ke berbagai bantuan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat kepada masyarakat yang kurang mampu.
"Mari kita hitung betul dampak dari kenaikan BBM ini agar persoalan daya beli masyarakat tetap terjaga, inflasinya, sektor dan subsektor terdampak dan sasarannya harus jelas," kata gubernur.
Kedua, saat ini kondisi cuaca sedang tidak baik serta kondisi dunia yang sedang bergejolak maka pertanian dalam arti luas harus diperhatikan dan disiapkan dengan serius. Beberapa komoditas yang termasuk dalam volatile food juga sangat mempengaruhi inflasi dalam beberapa bulan terakhir juga harus mendapatkan perhatian serta diantisipasi dengan baik.
"Urusan pertanian dalam arti luas disiapkan betul sehingga bantuan bisa ke sana. Karena profesi- profesi yang ada di sana juga terganggu, baik petani maupun nelayan ini juga terganggu karena itu maka bantuan ini kita arahkan ke sana," lanjutnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
