REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta camat dan lurah untuk menginformasikan masing-masing wilayahnya yang belum teraliri PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum). Eri menyatakan, informasi tersebut sangatlah dibutuhkan untuk melakukan intervensi. Mengingat, padabakhir 2023 Pemkot Surabaya menargetkan seluruh wilayah di Kota Pahlawan sudah teraliri PDAM.

"Sehingga saya minta (PDAM) mengumpulkan lurah dan camat untuk menginformasikan di mana wilayahnya, di mana warganya yang masih belum teraliri air," kata Eri, Kamis (29/9/2022).

Eri menyatakan, informasi yang disampaikan lurah dan camat tersebut akan sangat membantu jajaran PDAM Surya Sembada untuk segera mengambil langkah-langkah perhitungan untuk penyelesaian. Eri melanjutkan, dengan data yang akurat, PDAM akan dapat menghitung soal kebutuhan pipa, dan fasilitas lainnya.

Eri Cahyadi juga meminta Direksi PDAM untuk mengkaji ulang terkait tarif air. Ia menginginkan agar tarif PDAM dapat dibedakan antara klaster perumahan menengah ke atas dengan perkampungan. "Tarif masih kita hitung. Karena saya berharapnya, tidak ada lagi warga miskin menyubsidi warga kaya. Tapi dijaga betul," ujar Eri.

Eri melanjutkan, dengan penarifan yang tepat, maka warga yang benar-benar mampu tetap membayar PDAM. Sedangkan warga yang tidak mampu, dapat disubsidi oleh pemerintah. Karena baginya, pemerintah harus hadir untuk warganya. "Ini yang harus diubah cara kerjanya. Saya berharapnya di 2023 sudah berjalan semuanya," ujarnya.

Eri juga meminta PDAM melakukan kajian soal tarif air bersih bagi warga miskin. Ia mencontohkan untuk pelanggan dari kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan kebutuhan air di bawah 10 ribu liter, mereka dapat diberi skema subsidi.

"Kalau air itu untuk kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, 10 ribu liter itu bisa untuk lima orang yang (tinggal) di luasan rumah 70 meter persegi. Ini lagi dikaji, saya berharap kalau itu (perhitungan) bisa gratis, ya gratiskan," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika